KLIKJATIM.Com | Sampang - Sejumlah persoalan ditemukan Komisi II DPRD Kabupaten Sampang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Srimangunan, Selasa (10/11/2026). Selain kondisi fasilitas yang membutuhkan perbaikan, dewan juga menemukan persoalan penataan lapak, akses jalan yang tertutup, hingga dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang.
Dalam sidak tersebut, Komisi II menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pasar yang dinilai sudah tidak layak. Di antaranya atap bangunan yang bocor, akses jalan yang terhalang lapak pedagang, serta penataan area parkir yang belum tertib.
Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengatakan sidak dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan pasar. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Menurut Alan, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan fasilitas yang memang dibutuhkan. Namun, renovasi fisik harus dibarengi dengan penertiban kawasan agar fungsi setiap fasilitas pasar berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau itu akses jalan, ya harus difungsikan sebagai jalan. Kalau memang diperuntukkan sebagai lahan parkir, maka harus difungsikan sebagai parkir. Jangan sampai akses masyarakat justru tertutup oleh lapak-lapak yang tidak sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Selain persoalan fasilitas, Komisi II juga menaruh perhatian terhadap dugaan praktik pungutan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan lapak maupun retribusi pasar.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi dari warga yang mengaku bertugas sebagai petugas parkir, tetapi diduga turut menyediakan tempat berjualan yang tidak sesuai ketentuan.
Dari keterangan yang diperoleh saat sidak, terdapat pungutan dengan nominal bervariasi, mulai Rp2.000 hingga Rp5.000. Komisi II khawatir uang tersebut tidak tercatat dalam mekanisme penerimaan resmi pemerintah daerah.
“Kami khawatir pungutan tersebut tidak masuk dalam pencatatan resmi. Karena itu, harus ditelusuri dan ditertibkan. Siapa yang memberikan tempat, siapa yang menempati, dan siapa yang menarik retribusi, semuanya harus jelas kewenangannya,” ujar Alan.
Komisi II memastikan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada peninjauan lapangan. Dewan berencana menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas temuan sekaligus menentukan langkah penertiban.
Setelah pembahasan tersebut, Komisi II juga akan kembali melakukan sidak guna memastikan rekomendasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang, Samsul Bahri, mengakui Pasar Srimangunan membutuhkan pembenahan. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi salah satu bahan penyusunan rencana anggaran perbaikan pada 2027.
Menurut Samsul, pembenahan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan. Penataan area parkir, lapak pedagang, serta penertiban fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya juga harus dilakukan.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, memang ada sejumlah kebutuhan perbaikan. Selain itu, penertiban juga menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan bersama,” katanya.
Ia mengakui penertiban pasar berpotensi menghadapi tantangan, terutama karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena itu, Diskopindag membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan.
“Persoalan ini tidak bisa dipikul oleh satu dinas saja. Kami perlu dukungan dan keterlibatan seluruh stakeholder terkait agar penataan pasar bisa diselesaikan bersama,” jelasnya.
Pembenahan Pasar Srimangunan pun tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur. Kejelasan pengelolaan lapak, penataan parkir, pembukaan akses jalan, hingga transparansi penarikan retribusi menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan agar aktivitas perdagangan berlangsung tertib dan nyaman.
Editor : Abdul Aziz Qomar
