klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Kukuhkan Pengurus KORPRI Lamongan 2026–2031, Pak Yes Dorong Solidaritas ASN dan Transformasi Pelayanan Publik

avatar Rozy
  • URL berhasil dicopy
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031 di Ruang Gajah Mada.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031 di Ruang Gajah Mada.

KLIKJATIM.Com | Lamongan – Perlindungan, peningkatan kesejahteraan anggota, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik menjadi pilar utama fokus Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031.

Melalui penguatan kebersamaan, pendampingan hukum, pembentukan satuan tugas (Satgas), hingga optimalisasi aset organisasi, KORPRI berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus masyarakat luas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031 oleh Wakil Ketua II Dewan KORPRI Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno. Agenda penting ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Ruang Gajah Mada, Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (03/11/2026).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang juga bertindak sebagai Penasihat KORPRI Kabupaten Lamongan, berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin solid dan memberikan kontribusi progresif bagi daerah. Menurutnya, KORPRI adalah rumah besar (house of civil servants) bagi seluruh ASN untuk merajut kebersamaan sekaligus menggali potensi terbaik setiap anggotanya.

"Staf bukan sekadar anak buah, tetapi memiliki potensi yang harus kita bangkitkan bersama. KORPRI adalah rumah besar kita di Kabupaten Lamongan. Karena itu, solidaritas dan sinergi harus terus kita kuatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan pembangunan," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Pak Yes menekankan bahwa di tengah dinamika zaman, transformasi birokrasi berbasis digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi harus senantiasa diimbangi dengan integritas moral, karakter kuat, dan peningkatan kompetensi SDM guna melahirkan pelayanan publik yang responsif.

Usai memimpin pengukuhan, Wakil Ketua II KORPRI Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, mengingatkan bahwa tantangan tugas ASN ke depan semakin kompleks seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Ia menitipkan tiga instruksi strategis bagi jajaran pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan yang baru:

  • Pemersatu ASN: KORPRI harus konsisten menjadi simpul pemersatu seluruh ASN tanpa menciptakan sekat-sekat birokrasi di internal anggota.
  • Amanah dan Loyalitas: Menjalankan jabatan dengan memegang teguh etika profesi serta loyalitas penuh kepada negara.
  • Pelindung dan Kesejahteraan: KORPRI wajib hadir sebagai garda terdepan yang memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya.

"Di era digital dan keterbukaan informasi, ASN tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Di sinilah peran KORPRI menjadi vital. Dengan organisasi yang solid, Lamongan dapat menjadi contoh bagaimana ASN bekerja dan memberikan pelayanan terbaik," tegas Anom.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan, Nalikan, memaparkan bahwa kepengurusan periode 2026–2031 akan fokus memperkuat inovasi dan kebersamaan organisasi. Kekuatan KORPRI bertumpu pada ribuan ASN yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan misi utama melayani masyarakat.

Sejumlah program kerja strategis telah disiapkan, di antaranya pembentukan Satgas khusus, penguatan perlindungan hukum anggota melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Berbagai langkah ini dirancang untuk memberikan rasa aman sekaligus mendongkrak kesejahteraan anggota.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan, KORPRI Lamongan menargetkan optimalisasi aset-aset organisasi. Salah satu langkah konkretnya adalah pengelolaan Gedung Bhinneka melalui skema kerja sama dengan RSUD setempat. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung target pembangunan Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan

Editor :