KLIKJATIM.Com | Madiun - Kenaikan inflasi di Kota Madiun menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang penghujung 2026. Berdasarkan catatan hingga September, inflasi tahunan (year on year/yoy) mencapai 3,66 persen, naik dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,86 persen.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mulai memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Terlebih, perubahan cuaca dan situasi ekonomi global berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan pangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan dengan memastikan ketersediaan barang serta menghitung kebutuhan masyarakat secara cermat.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) meningkatkan komunikasi serta berbagi informasi mengenai kondisi persediaan komoditas.
"Yang terpenting adalah komunikasi lintas sektor, baik pemerintah kota, OPD, BUMN, maupun BUMD terkait stok dan persediaan. Kedua, prediksi kebutuhan," kata Bagus.
Menurutnya, data stok dari masing-masing BUMN menjadi acuan penting untuk mengetahui kemampuan pasokan daerah. Pemantauan tersebut dilakukan secara berkala setiap bulan agar pemerintah dapat mengambil langkah sebelum terjadi kekurangan barang.
Pemkot Madiun juga membuka peluang mendatangkan pasokan dari daerah lain apabila persediaan lokal tidak mencukupi. Kerja sama antardaerah telah dijalin melalui sejumlah perjanjian, termasuk dengan Kabupaten Nganjuk dan Magetan.
"Apabila stok yang ada di Madiun sudah benar-benar darurat, kami mungkin akan meminta bantuan atau bekerja sama dengan daerah lain," ungkapnya.
Di sisi lain, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Saryo, menilai kondisi ekonomi Kota Madiun masih cukup kuat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 yang mencapai 6,88 persen secara tahunan, melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang positif tetap perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko inflasi. Saryo menilai kolaborasi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Ia secara khusus mengingatkan potensi dampak musim kemarau terhadap produksi dan distribusi komoditas pangan. Jika pasokan terganggu, tekanan kenaikan harga berpotensi terjadi di pasar.
"Walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Madiun bagus, dampak musim kemarau harus diwaspadai. Terutama terhadap pasokan pangan yang berpengaruh pada harga dan inflasi," tegasnya.
Dengan penguatan koordinasi, pemantauan stok, serta kerja sama pasokan antardaerah, Pemkot Madiun berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan hingga akhir 2026.
Editor : Wahyudi
