KLIKJATIM.Com | Jakarta -Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk merealisasikan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia.
Program ini bertujuan memperluas akses layanan perbankan sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini akan menyasar lebih dari 200 juta warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira US$ 600 juta atau sekitar Rp 11 triliun," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam program ini, setiap rekening yang dibuka akan langsung memperoleh saldo awal dari pemerintah sebesar Rp 50 ribu per rekening. Dana tersebut dipastikan tidak boleh terpotong biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Meski sudah memiliki rekening bank sebelumnya, setiap warga yang berusia 17 tahun dan memiliki KTP tetap akan mendapatkan rekening baru melalui program ini. Rencananya pembukaan rekening akan dilakukan bekerja sama dengan bank himpunan negara, di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rekening yang dibuka nantinya akan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Airlangga menjelaskan pembukaan rekening tidak akan dilakukan sekaligus. Rencananya program ini dijalankan secara bertahap.
Pemerintah menargetkan implementasi awal program rekening massal dapat dimulai sebelum akhir 2026. Namun, waktu pelaksanaan secara lebih rinci masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Besaran anggaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut saat ini masih dibahas pemerintah bersama BI dan OJK. Airlangga juga belum memastikan apakah seluruh kebutuhan dana akan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau baru dialokasikan pada APBN 2027. "Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu (Rp 11 triliun), kan nantinya itu secara bertahap," jelasnya.
Program rekening massal ini juga disiapkan sebagai sarana penyaluran berbagai program bantuan dari pemerintah. Dengan begitu, distribusi bantuan sosial dan program pemerintah lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.
"Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya, masuk ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya," kata Airlangga.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memiliki rekening, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembayaran, hingga penyaluran bantuan pemerintah.
Editor : Wahyudi
