Ikhtisar:
1. Sebelum memasuki penyusunan APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Gresik mulai memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran.
2. Dalam pembinaan yang menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, perangkat daerah diingatkan agar tidak lagi menyusun anggaran dengan pola copy-paste dari tahun sebelumnya.
KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik mulai memperkuat kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan yang menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur sebagai narasumber di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7).
Dalam kegiatan itu, BPK mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menyusun program hanya dengan menyalin anggaran tahun sebelumnya. Setiap usulan diminta disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dilengkapi target yang jelas, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jawa Timur, Agvita Windiadi, menegaskan penyusunan APBD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi.
"Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan memiliki target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia," ujarnya.
Agvita juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan kemampuan pendapatan. Menurutnya, pengelolaan kas yang sehat menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak menghadapi persoalan utang kepada pihak ketiga akibat belanja yang melebihi kapasitas keuangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan perencanaan yang matang merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki persepsi yang sama sehingga APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Washil juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Gresik mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Washil juga mengingatkan adanya sejumlah penyesuaian dalam penyusunan APBD 2027, di antaranya terkait mandatory spending, mekanisme pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, bantuan sosial, serta penerapan nomenklatur yang sesuai dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, perangkat daerah diminta lebih teliti dalam menganggarkan barang milik daerah agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan.
Melalui pembinaan tersebut, Pemkab Gresik berharap penyusunan APBD 2027 semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
