KLIKJATIM.Com | Jember – Gelombang massa berskala besar memadati kawasan parlemen daerah demi menyuarakan keberlanjutan program strategis nasional. Ribuan elemen massa yang terdiri atas karyawan, pekerja lapangan, relawan, hingga pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa secara masif di depan Gedung DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026).
Massa aksi yang mengonsolidasikan diri dalam wadah Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) ini turun ke jalan untuk menyatakan penolakan keras terhadap munculnya wacana penghentian maupun penutupan operasionalisasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan komitmen pengawalan terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Aksi damai ini diawali sejak pagi hari melalui pergerakan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju Bundaran Gedung DPRD Jember. Sembari berjalan tertib, para demonstran membentangkan barisan poster dan spanduk tuntutan yang memuat pesan dukungan moral terhadap keberlanjutan program MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pendirian Sekolah Rakyat.
Kerumunan massa kemudian merangsek masuk ke halaman utama gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi dan orasi politik secara bergantian, sebelum akhirnya didelegasikan ke dalam ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember untuk melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran legislatif.
Koordinator Lapangan FMJM, Agus Nur Yasin, menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari kecemasan kolektif akar rumput pasca-berembusnya isu penutupan unit dapur MBG. Jika langkah penutupan tersebut benar-benar dieksekusi, dampaknya dinilai akan sangat luas karena memotong hak nutrisi anak-anak penerima manfaat serta mematikan mata pencaharian para pekerja lokal yang menggantungkan dapurnya dari program ini.
“Banyak program strategis yang sudah hadir di masyarakat, salah satunya MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP. Program-program tersebut secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke pedesaan, masyarakat pesisir, hingga kawasan perkebunan. Ada kekurangan, ada kesalahan, tetapi tidak lantas program harus ditutup. Yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus mulai dari tingkat Badan Gizi Nasional hingga tingkat SPPG,” urai Agus Nur Yasin usai mengikuti jalannya RDP bersama anggota dewan.
Agus menjabarkan bahwa di wilayah Kabupaten Jember saat ini tercatat ada sekitar 219 unit unit SPPG yang telah aktif beroperasi di lapangan. Eksistensi ratusan dapur pemenuhan gizi ini diklaim berhasil melahirkan poros ekonomi baru sirkular karena menyerap banyak tenaga kerja lokal, serta menjadi penyerap utama komoditas pangan hasil panen para petani, peternak, pelaku UMKM, hingga rantai pasok pedagang pasar di daerah.
Atas dasar itu, FMJM melayangkan delapan poin pernyataan sikap tertulis yang pada intinya mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi total pada tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) serta memperbaiki sistem agar lebih transparan dari hulu hingga hilir demi mengunci target Indonesia Emas 2045.
Persoalan juknis operasional juga turut disuarakan oleh perwakilan pemilik SPPG, Achmad Sudiono. Dirinya menyoroti terbitnya kebijakan penghentian sementara aktivitas dapur MBG yang bertepatan dengan masa libur panjang sekolah. Surat edaran baru tersebut dinilai membingungkan karena bertentangan dengan petunjuk teknis awal yang selama ini menjadi dasar ikatan kontrak kerja operasional unit SPPG, khususnya terkait klausul perhitungan biaya sewa bulanan.
“Kami tidak menolak aturan, tetapi kalau juknis menyebut sewa dihitung satu bulan dan kemudian ada surat edaran yang meniadakan hak tersebut, tentu perlu ditinjau kembali. Kami berharap ada evaluasi agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan. Kalau sekolah yang libur, mungkin benar. Tapi kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh ikut libur. Banyak anak-anak terutama di desa yang selama ini sangat terbantu dengan program tersebut,” ketus Achmad Sudiono menyatakan keprihatinannya atas mandeknya pasokan nutrisi anak saat masa libur sekolah.
Merespons rentetan tuntutan dan keluhan dari perwakilan FMJM tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menemui langsung massa aksi menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah menyerap penuh seluruh dokumen pernyataan sikap yang disodorkan. Pihaknya berjanji akan segera meneruskan resume aspirasi tersebut ke tingkat eksekutif pusat di Jakarta sesuai dengan koridor serta kewenangan hukum yang melekat pada institusi dewan di daerah.
“Hari ini kami menerima penyampaian pendapat dari Forum Masyarakat Jember Maju terkait pengawalan program strategis pemerintah Republik Indonesia. Aspirasi yang mereka sampaikan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat. Munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, selama disampaikan dengan cara yang baik dan menghormati perbedaan pendapat. Tentu masyarakat bisa menilai sendiri dan kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan,” pungkas Ahmad Halim mengakhiri jalannya audiensi.
Editor : Fatih
