KLIKJATIM.Com | Gresik – Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Sosialisasi DTSEN digelar di Gedung Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3), sebagai bagian dari kolaborasi program prioritas Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya integrasi data kemiskinan melalui satu pintu, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Ia menyebut, mulai 2025 seluruh data kemiskinan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 hingga 10.
Menurutnya, data kemiskinan bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkala melalui sinergi antara pemerintah daerah, operator data, dan pilar-pilar sosial di tingkat desa hingga kabupaten.
“Pemutakhiran data harus dilakukan secara faktual di lapangan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pemutakhiran data dari daerah akan diolah secara nasional dan diperbarui setiap tiga bulan. Langkah ini menjadi dasar dalam penyaluran program perlindungan sosial sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran.
Selain melalui mekanisme formal seperti musyawarah desa, masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan bansos melalui kanal pengaduan resmi, termasuk aplikasi Cek Bansos dan layanan pengaduan Kemensos.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Gresik menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin tercatat turun dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025, atau setara 131.807 jiwa.
Namun, berdasarkan data daerah, jumlah tersebut masih bisa lebih tinggi. Dari total 541.714 jiwa yang masuk kategori desil 1 hingga 4, baru sekitar 25,39 persen yang menerima bantuan sosial. Artinya, masih terdapat lebih dari 400 ribu warga yang belum tersentuh program bansos.
“Ini menjadi tantangan bersama agar data semakin akurat dan intervensi bantuan bisa menjangkau seluruh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Selain penguatan data, Pemkab Gresik juga menjalankan program pendukung seperti Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37. Saat ini, seluruh 75 siswa tetap aktif mengikuti pendidikan, sementara orang tua mereka telah menerima bantuan modal usaha.
Pembangunan gedung permanen sekolah yang berlokasi di Desa Raci Tengah juga terus berjalan dengan progres mencapai 27,36 persen dan ditargetkan rampung untuk tahun ajaran 2026–2027.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga menyalurkan bantuan kewirausahaan kepada 75 orang tua siswa SRMA 37 Gresik dengan total nilai Rp391,85 juta. Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui DTSEN diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Editor : Abdul Aziz Qomar
