KLIKJATIM.Com | Jakarta – PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berteknologi ultra fast charging di lingkungan Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (5/3/2026).
Peresmian fasilitas ini menjadi bentuk kolaborasi antara PLN dan Kemendag dalam mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia, sekaligus memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan apresiasi kepada PLN atas respons cepat dalam menyediakan fasilitas pengisian kendaraan listrik di lingkungan Kemendag. Menurutnya, peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik perlu diimbangi dengan ketersediaan SPKLU yang memadai.
“Terima kasih dan apresiasi kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan. Fasilitas ini tidak hanya untuk pegawai, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang melintas untuk melakukan pengisian daya kendaraan listrik,” ujar Budi.
Ia mengungkapkan bahwa tren penggunaan kendaraan listrik juga mulai meningkat di lingkungan Kemendag. Saat ini sekitar 15 persen pegawai kementerian tersebut telah beralih menggunakan kendaraan listrik.
Menurut Budi, semakin banyaknya SPKLU yang tersedia di berbagai lokasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, teknologi pengisian cepat juga membuat proses pengisian daya menjadi lebih praktis.
“Dengan semakin banyak SPKLU, masyarakat tidak perlu khawatir lagi. Proses pengisian juga relatif cepat, sekitar 30 menit sudah selesai,” katanya.
SPKLU di Kantor Kemendag sendiri telah menjalani uji coba operasional sejak Desember 2025. Hingga Februari 2026, tingkat pemanfaatannya terus meningkat.
Tercatat, dari tiga unit SPKLU yang masing-masing memiliki kapasitas 120 kilowatt (kW), telah terjadi sebanyak 2.460 transaksi pengisian daya dengan total energi listrik yang tersalurkan mencapai 62.598 kW.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kemendag merupakan bagian dari upaya percepatan transisi energi di Indonesia melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Kolaborasi ini merupakan bagian dari akselerasi transisi energi, yakni peralihan dari energi mahal ke energi yang lebih murah, dari energi beremisi tinggi menuju emisi rendah, serta dari energi berbasis impor ke energi berbasis domestik,” jelas Darmawan.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan SPKLU tidak dapat hanya bergantung pada lahan milik PLN. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.
Menurutnya, banyak lokasi strategis yang dimiliki kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perbankan, hingga fasilitas publik lainnya yang berpotensi menjadi titik pengembangan SPKLU.
“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak agar pembangunan SPKLU bisa semakin luas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, PLN bersama pemerintah akan terus mendorong terciptanya ekosistem investasi yang kondusif agar lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta, ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
Dengan demikian, pengembangan SPKLU tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.
Editor : Abdul Aziz Qomar
