KLIKJATIM.Com | Sumenep - Harapan panjang warga Pulau Masalembu di Kabupaten Sumenep, Madura, perlahan menemukan kepastian. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT PLN (Persero) sepakat mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.
Proyek ini dirancang untuk melayani lebih dari 5.000 pelanggan rumah tangga di wilayah kepulauan yang selama ini belum menikmati pasokan listrik PLN selama 24 jam penuh.
Kepastian tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang dipimpin Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Pertemuan itu merupakan respons atas aspirasi masyarakat Masalembu yang bertahun-tahun bergantung pada genset dan panel surya swadaya dengan daya terbatas.
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan memastikan bahwa proyek PLTS Masalembu telah masuk dalam Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029.
Tahap konstruksi diproyeksikan dimulai pada 2026, seiring proses pengusulan dan penganggaran yang kini berjalan.
“Program ini sudah masuk perencanaan nasional. Dukungan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci agar eksekusinya bisa dipercepat,” ujar perwakilan Direktorat, Sabtu (28/2).
Masalembu kini diposisikan sebagai prioritas elektrifikasi kawasan kepulauan. Selama ini, keterbatasan listrik menjadi penghambat aktivitas ekonomi dan layanan dasar masyarakat.
Dalam pemaparan teknisnya, PLN merinci rencana pembangunan meliputi PLTS komunal berkapasitas 4.175 kWp, sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) berdurasi 3–4 jam, pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 28,85 kilometer, gardu distribusi berkapasitas 2.800 kVA, serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 26,25 kilometer.
“Kapasitas awal diprioritaskan untuk sekitar 5.100 pelanggan rumah tangga. Kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es akan dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya,” kata perwakilan PLN.
Meski rencana teknis telah disiapkan, tantangan utama masih berkutat pada ketersediaan lahan seluas 4,2 hektare yang harus dipastikan berstatus hukum jelas.
Anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, menyatakan komitmennya untuk menjamin kesiapan lahan. Ia menegaskan, apabila lokasi awal belum memenuhi syarat administratif, alternatif lahan akan segera diupayakan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep dijadwalkan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, dan PLN pada Maret 2026 guna memastikan legalitas tanah yang akan digunakan.
Dukungan pengawalan juga datang dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang menegaskan komitmennya agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Bagi masyarakat Masalembu, listrik bukan semata soal penerangan. Jailani, juru bicara warga, menyebut ketersediaan energi sebagai kunci membuka potensi ekonomi kelautan.
“Tanpa listrik memadai, potensi kelautan kami sulit berkembang. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta kesempatan,” tegas Jailani.
Menurutnya, kesempatan itu berarti nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan dengan fasilitas pendingin, menjual dengan harga lebih layak, serta memberi ruang bagi anak-anak belajar tanpa bergantung pada genset yang hanya menyala beberapa jam.
Dengan pasokan listrik stabil, Masalembu diharapkan tak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi maritim di utara Jawa Timur.
Perwakilan Rawatan Samudra menilai proyek ini sebagai simbol kehadiran negara di wilayah terluar.
“PLTS Masalembu bukan sekadar infrastruktur. Ini tentang keadilan energi dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana lahan tuntas, anggaran tersedia, dan konstruksi dimulai pada 2026 Masalembu berpeluang merasakan listrik 24 jam untuk pertama kalinya.
Di pulau yang selama ini akrab dengan keterbatasan energi, matahari kini tak lagi sekadar sumber panas, melainkan harapan menuju kesejahteraan.
Editor : Wahyudi
