KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mematangkan skema penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam dua gelombang hingga tahun 2029.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh desa di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut memiliki kepemimpinan definitif yang sesuai dengan regulasi terbaru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Agus Dwi Saputra, merinci bahwa dari total 330 desa di Kabupaten Sumenep, gelombang pertama pada tahun 2027 akan melibatkan sebanyak 246 desa. Sementara itu, 84 desa lainnya dijadwalkan akan melaksanakan pemungutan suara pada gelombang kedua di tahun 2029.
“Dari total 330 desa di Kabupaten Sumenep, sebanyak 246 desa direncanakan melaksanakan Pilkades pada 2027. Sisanya, 84 desa, akan melaksanakan Pilkades pada 2029. Sampai saat ini kami masih menunggu PP yang sedang dirampungkan. Setelah regulasi itu resmi terbit, Pemkab Sumenep akan segera menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Bupati sebagai dasar teknis di daerah,” jelas Agus Dwi Saputra pada Senin (2/2) pagi.
Agus menekankan bahwa kesuksesan Pilkades tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada stabilitas keamanan di tingkat akar rumput. Mengingat tantangan geografis Sumenep yang terdiri dari ratusan pulau, pihak DPMD telah mulai memetakan strategi distribusi logistik agar hak pilih warga di wilayah kepulauan terluar tetap terjamin.
“Kondisi yang aman dan rukun harus dibangun dari sekarang. Kami mengajak seluruh masyarakat desa untuk menjaga persatuan agar Pilkades nantinya berjalan lancar tanpa konflik. Kami sudah memetakan kebutuhan dan jalur distribusi logistik agar seluruh warga, termasuk di pulau-pulau, tetap mendapatkan hak pilih yang sama,” tegas Agus.
Pilkades serentak ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat demokrasi desa dan menentukan arah pembangunan desa untuk enam tahun ke depan. DPMD Sumenep berkomitmen untuk segera membentuk tim persiapan dan melakukan sosialisasi masif segera setelah payung hukum dari pemerintah pusat resmi diterbitkan.
Editor : Fatih
