KLIKJATIM.Com | Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa (27/1).
LHP tersebut mencakup hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa Timur untuk periode tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 yang dilakukan di Surabaya, Kediri, dan Lamongan. Selain itu, BPK juga menyerahkan laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk mengukur kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi akan segera ditindaklanjuti guna memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor strategis ketahanan pangan dan pendidikan menengah.
Dalam laporan pemeriksaan kinerja ketahanan pangan, BPK mencatat masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta koordinasi lintas kementerian yang dinilai belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi bersama pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Upaya tersebut juga didukung dengan penyusunan kajian sedimentasi waduk dan rawa, pembangunan basis data jaringan irigasi tersier, serta pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.
“Saya membawa belasan kepala daerah bertemu langsung dengan Menteri PU. Kita memiliki peta irigasi yang sangat lengkap, dan itu kita dorong agar irigasi tersier bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan sistem informasi LP2B, penyusunan kebijakan penyediaan air bagi lahan sawah di luar daerah irigasi, serta evaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman.
Sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan, dan Lahan Baku Sawah (LBS) juga terus dilakukan. “Sinkronisasi sudah kami lakukan melalui Kanwil ATR/BPN, dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan ke tingkat pusat,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pemeriksaan kepatuhan terkait sarana dan prasarana pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya penguatan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Terkait hal tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan perbaikan melalui perencanaan berbasis data, penertiban pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta penguatan pengawasan guna menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah.
“Pengawasan terus kami perkuat agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian Jawa Timur. Di bidang ketahanan pangan, pada awal 2026 Jatim menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025. Selain itu, Jatim tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi secara nasional sepanjang 2025.
Di sektor pendidikan, Jawa Timur mencatat dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 25 Januari 2026. Pertama, sebagai pelopor dan pelaksana Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) terbanyak yang melibatkan 764 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Kedua, sebagai pemrakarsa Gerakan Penanaman Ragam Tanaman Produktif dan Penaburan Benih Ikan Serentak yang melibatkan lebih dari 110 ribu guru dan murid.
Khofifah berharap, rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK dapat menjadi landasan kuat bagi Pemprov Jatim untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan generasi emas 2045.
“Rekomendasi ini memberi dasar yang kuat untuk mempercepat dukungan irigasi tersier dan memperkuat langkah menuju generasi emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pendekatan tersebut dilakukan agar hasil pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah. Pada 2025, BPK secara nasional memfokuskan pemeriksaan kinerja pada sektor ketahanan pangan serta pembangunan manusia, khususnya pendidikan.
“Hasil pemeriksaan ini kami rangkum dan sampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
