KLIKJATIM.Com | Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2026).
Pemkab Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa (11/11/2025) pagi di Pendopo Lokatantra.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak Yes), saat membuka acara, menegaskan bahwa HLM ini bertujuan untuk menstabilkan inflasi di Kabupaten Lamongan. Beliau menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor penyebab, termasuk data produksi, pasokan, distribusi, biaya transportasi, dan harga di pasar lokal.
"Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan," tutur Pak Yes.
Data menunjukkan bahwa pada Oktober 2025, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,69 persen. Sementara itu, Kabupaten Lamongan, melalui sister city, mencatat inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,43 persen dan inflasi tahunan sebesar 2,83 persen. Kelompok komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, dan lainnya.
"Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi," kata Pak Yes.
Untuk menekan potensi lonjakan harga, Pak Yes memaparkan sejumlah strategi utama yang akan digencarkan oleh Pemkab Lamongan, di antaranya:
- Close Loop Economy: Melalui kolaborasi Koperasi Merah Putih & WASILA untuk efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga.
- Gerakan "Lamongan Menanam Pangan": Melakukan tanam serentak cabai, bawang, dan hortikultura untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
- Optimalisasi Cadangan Pangan Daerah: Sinergi antara Bulog, DKPP, dan Disperindag, serta penggunaan Early Warning System (BPS & BI).
- Kerja Sama Antar Daerah (Gerbangkertosusila): Untuk memperluas pasokan lintas daerah dan mengurangi disparitas harga.
- Integrasi Data dan Dashboard TPID: Sinkronisasi SIGAP dengan Dashboard TPID untuk pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data.
- Revitalisasi Pasar Tradisional: Fokus pada kenyamanan, ketertiban, dan mendorong transaksi digital serta pengawasan harga.
"Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat," jelasnya.
Secara umum, Pemkab Lamongan menerapkan prinsip 4K untuk mengendalikan inflasi: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Terkait ketersediaan komoditas utama, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, mengungkapkan bahwa stok beras di gudang Lamongan sangat aman berkat produksi padi yang melimpah.
Total hasil panen berupa beras mencapai 522.524 ton, jauh melebihi kebutuhan beras masyarakat Lamongan yang hanya sekitar 130 ribu ton. Hal ini menjadi modal kuat bagi Lamongan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan utama.
Editor : Fatih
