KLIKJATIM.Com | Gresik - Diduga data usulan penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari program jaring pengaman sosial (JPS) Kabupaten Gresik telah beredar di media sosial (medsos). Menariknya, dalam unggahan foto bertuliskan 'kok anggota DPRD masuk kategori penerima JPS Pemkab Gresik tuh' terdapat nama diduga salah satu anggota dewan Kabupaten Gresik, Muhammad Hamzah Takim SP.
Foto yang diunggah oleh akun Facebook (FB), Umi Khulsum dengan keterangan 'transparansi data dan penerima BLT wajib dipublikasikan, agar ada kontrol masyarakat tentang patut tidaknya yang mendapatkan.....miris' ini langsung mengundang respon para netizen. Pantauan klikjatim.com hingga pukul 22.00 WIB, postingan tersebut mendapat respon dari warga net sebanyak 1000 like dan seratusan komentar.
"Wah yang dapat gelarnya haji, kok bisa ya sudah haji kok dapat bantuan? Kalo begini bantuan ndak akan tepat sasaran," tulis akun atas nama Muhammad Fathoni dalam komentarnya, Jumat (1/5/2020) malam.
"Lha kok bisa begini? Emang kriterianya apa sih yang boleh mendapat bantuan itu?," cetus akun bernama Rika.
[irp]
Sementara itu, akun bernama Muhammad Hamzah Takim juga ikut memberikan klarifikasi dalam kolom komentar. "Bu Umu Khulsum yg terhormat awas loh kl data spy gak valit akan berurusan dg hukum, saya MHamzah Takim anggota dewan yg dianggap dpt BLT akan klarifikasi," tulisnya.
"1, Data itu pengajuan dari Dinas Perikanan yg belum tervalidasi krn berdasarkan RDKK Pupuk. itu data lama yang belum terverifikasi karena Berdasarkan RDKK pupuk. 2. Bapeda sudah klarifikasi memang blm tervalidasi krn blm dikirim ke desa masing"," demikian kutipan yang ditulisnya.
Namun dari pantauan di lapangan, tak lama kemudian postingan tersebut akhirnya dihapus. Dan informasi yang dihimpun, data ini dikabarkan merupakan usulan dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
[irp]
Selanjutnya, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Gresik belum dapat dikonfirmasi terkait beredarnya dugaan data usulan penerima bantuan tersebut hingga berita ini dituliskan. Kepala Dinas Perikanan, Khoirul Anam saat dikonfirmasi melalui nomor selulernya di nomor 08135777xxxx hingga berkali-kali tidak diangkat. Pesan WhatsApp (WA) yang dikirim klikjatim.com pun tak dibalasnya.
Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Gresik, M Hamzah Takim mengaku tidak tahu menahu sebelumnya terkait namanya masuk dalam penerima JPS yang diajukan Dinas Perikanan. "Setelah saya klarifikasi kepada Bappeda, saya berkesimpulan itu adalah data lama yang diajukan Dinas Perikanan untuk nama-nama calon penerima JPS," tuturnya pada klikjatim.com melalui sambungan selulernya.
Dilanjutkan Hamzah, dengan adanya kejadian ini terlihat bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak bekerja memperbarui databasenya. "Itu berdasarkan data RDKK Pupuk, entah tahun berapa, yang jelas sudah lama. Dalam data yang beredar di medsos itu selain ada nama saya juga ada nama-nama yang sudah meninggal, sudah tidak punya lagi tambak dan sebagainya. Ini kan artinya, Dinas Perikanan tidak kerja gitu lho. Saat diminta data calon penerima bantuan malah data lama yang diberikan," tegas anggota Fraksi Golkar tersebut. (roh)
Editor : Abdul Aziz Qomar
