KLIKJATIM.Com | Sumenep - Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua titik proyek pengendalian banjir pada Jumat (26/9/2025).
Dua pekerjaan tersebut meliputi normalisasi sekaligus perbaikan tebing Sungai Anjuk dengan anggaran sebesar Rp550 juta, serta normalisasi dan rehabilitasi saluran pembuangan di Desa Gunggung dengan nilai kontrak Rp455 juta.
Namun, sidak itu justru membuka sederet persoalan. Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto, menyoroti ketiadaan papan nama proyek di salah satu lokasi pekerjaan.
"Papan informasi itu wajib dipasang sebagai bentuk transparansi publik. Tapi faktanya, di lokasi kami tidak menemukannya," ujar Wiwid, Senin (29/9).
Tak hanya itu, progres pekerjaan yang seharusnya lebih cepat ternyata baru sekitar 60 persen.
Dewan juga menyoroti penggunaan kawat bronjong. Dalam dokumen lelang disebutkan bahwa bronjong wajib berstandar SNI, tetapi temuan di lapangan justru sebaliknya.
"Kawat bronjong yang digunakan tidak berlabel SNI. Bahkan, jumlah pekerjaannya juga sangat sedikit dibanding normalisasi. Ini jelas janggal," tegas Wiwid.
Ia juga mempertanyakan mengapa persyaratan bronjong dengan kode SNI dijadikan ketentuan ketat saat proses lelang, tetapi kenyataannya tidak dipenuhi oleh pelaksana proyek.
Kritik serupa datang dari anggota Komisi III lainnya, Abdurrahman. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kedua proyek tersebut, tetapi permintaan itu tidak dipenuhi oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR.
"Kami sudah minta RAB, tapi sampai sekarang tidak diberikan. Ini sangat aneh, justru membuat kami semakin curiga," ucap Abdurrahman.
Melihat banyaknya kejanggalan, Komisi III DPRD memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini lebih jauh. Para kontraktor pelaksana proyek akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
"Kami tidak akan berhenti pada sidak saja. Masalah ini akan kami kawal sampai tuntas, karena menyangkut proyek pengendalian banjir yang berhubungan langsung dengan keselamatan warga," tandas Wiwid, legislator asal Pulau Poteran, Talango itu. (ris)
Editor : Hendra
