klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Evaluasi Program Pencegahan Korupsi, Pejabat Pemkab Sampang Gelar Kunjungan ke Kantor KPK

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Gambar: Dok Website KPK 
Gambar: Dok Website KPK 

KLIKJATIM.Com | Jakarta – Sejumlah pejabat penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, termasuk Bupati H. Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Rudi Kurniawan, mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa (16/09/2025).

Kehadiran mereka bukan dalam rangka pemeriksaan kasus, melainkan untuk menghadiri agenda rutin Monitoring Center for Prevention (MCP).

Agenda ini merupakan program tahunan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. MCP berfungsi sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mencegah korupsi.
Baca Juga : PCX160 Roadsync Fest Tulungagung: Ratusan Konsumen Antusias Ikuti City Rolling dan Riding Test
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang, Sudarmanta, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari jadwal evaluasi MCP yang kali ini dilaksanakan di Jakarta.

"Biasanya kegiatan MCP dilaksanakan langsung di daerah dengan menghadirkan tim dari KPK. Namun pada tahun ini, daerah-daerah mendapat giliran untuk hadir di Jakarta. Sampang termasuk yang mendapat jadwal pada tanggal 16 September 2025," terang Sudarmanta.

Ia menambahkan, MCP tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga menyentuh sektor strategis seperti pengelolaan anggaran, manajemen aset, dan sistem pengadaan barang dan jasa. Semua indikator ini menjadi acuan KPK untuk menilai sejauh mana komitmen daerah dalam pencegahan korupsi.

Baca Juga : Polisi Bakar Arena Judi Sabung Ayam di Kedungdung Sampang
Seorang pejabat Pemkab Sampang yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, kehadiran mereka di KPK bertujuan untuk memaparkan indikator MCP 2025. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut antara lain tata kelola anggaran daerah, keterbukaan informasi publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

"Kami hadir untuk menyampaikan dan mendiskusikan indikator-indikator MCP. Hal ini bagian dari evaluasi tahunan agar tata kelola pemerintahan di Sampang semakin baik," ujar pejabat tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas isu-isu penting lainnya, termasuk pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang selama ini menjadi salah satu isu dalam perencanaan anggaran daerah.

Baca Juga : Atap SDN Gunung Rancak 1 Sampang Ambruk, Siswa Terpaksa Belajar di Teras dan Rumah Warga
Kunjungan ini menegaskan upaya Pemkab Sampang untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (yud) 

Editor :