KLIKJATIM .Com | Malang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, hari ini meluncurkan 228.233 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (SPPT - PBB) 2024, kepada masyarakat selaku wajib pajak (WP).
Peluncuran SPPT PBB tersebut, dilaksanakan simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Bertempat di halaman Balai Kota Malang. Sebelum dimulainya, Pj menyerahkan undian satu unit mobil. Kepada pemenang undian pajak PBB, yakni Neni Marviani, warga Polehan, Blimbing, Senin (29/01/2024).
Target pajak PBB di 2024, Handi mengatakan, Bapenda ditargetkan oleh Pemkot Malang sebesar Rp 73 miliar. Bapenda di sepanjang 2024, dituntut bisa merealisasikannya. Seperti halnya, perolehan pajak PBB 2023 Rp 73 miliar.
"Alhamdulillah, target pajak PBB 2023 telah terlampaui dengan baik. Kami bisa memperolehnya seratus persen lebih sekian. Harapannya, di 2024 bisa lebih besar lagi dari 2023. Sekaligus adanya dukungan dari 57 kelurahan, membantu mewujudkannya," kata dia.
Handi pun berharap, kerja keras dan kolaborasi atau kerjasama. Bisa dilanjutkan dan ditingkatkan di 2024. Semoga bisa melampaui atau melebihi dari Rp 73 miliar. Untuk itu, butuh penguatan dukungan dari stakeholder juga.
"Disisi lain, kita pun memberikan cara kemudahan atau memfasilitasi terhadap pembayarannya. Contohnya, bayar ke Bank Jatim, outlet Indomart atau Alfamart dan cara lainnya. Kebijakan pemutihan pajak, pada momen tertentu turut membantunya," ujar dia.
Mantan Kadishub Kota Malang ini menginformasikan, keseriusan masyarakat seperti gayung bersambut. Khususnya tentang kepatuhan menunaikan pajak PBB. Terhitung Januari 2024 belum habis. Telah tercatatkan sebesar Rp 1,7 miliar.
"Hal itu, menjadikan kami optimis capaiannya bakal terlampaui targetnya. Selanjutnya, 38 kelurahan yang telah berhasil 100 persen capaiannya. Hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Semoga di 2024, seluruh 57 kelurahan bisa mencapai 100 persen," ucap Handi.
Pejabat eselon IIb ini pun mengatakan, Bapenda masih memiliki pekerjaan rumah (PR). Atas usulan DPRD Kota Malang. Rencana pembebasan pajak PBB milik masyarakat, nilainya di bawah Rp 30 ribu. Agar terbebaskan atau digratiskan pembayarannya.
"Karena penerapan di 2024, waktunya kurang mendukung. Ditambah, Peraturan Walikotanya (Perwal) belum selesai. Kami baru menerapkannya pada 2025 nanti. Di luar itu, pajak yang terhutang sekian lama belum terselesaikan. Disebabkan, rumahnya kosong atau tidak berpenghuni. Kita akan menghapusnya," kata Handi.
Sebagian sambutan dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika berharap Pemkot Malang turut membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. Utamanya pada pajak PBB.
"Kita berharap membebaskan atau menggratiskannya, khsususnya di bawah Rp 30 ribu. Bertujuan mengurangi beban masyarakat kurang mampu. Menekan angka kemiskinan di Kota Malang. Kita tekan sampai zero, atau setidaknya minimal tersisakan 5 sampai 10 persen," sebut Made.
Sejalan disampaikan DPRD, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku menyepakati rencana pembebasan pajak PBB milik masyarakat di bawah Rp 30 ribu. Hanya saja waktunya kurang mendukung. Disisi lain, Perwalnya pun baru diproses.
"Kita akan merealisasikannya pada 2025 nanti. Disamping itu, angka kemiskinan yang ikut disinggung. Menjadi komitmen kami untuk dilakukan penekanan, dengan berbagai skenario. Contohnya, kita tidak sekadar memberikan umpan ikannya. Tapi juga menyiapkan alatnya, agar masyarakat menjadi produktif," cetusnya.
Ditambahkan, pemenuhan capaian pajak secara keseluruhan oleh Bapenda. Bagian dari upaya menyeimbangkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Jika pembangunan bisa berjalan berkelanjutan dan berkembang pesat.
"Kami berkeyakinan roda perekonomian bakal maju, hingga mewujudkan nilai pajak. Nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Menjadikan masyarakatnya akan sejahtera, sehingga angka kemiskinan bisa menurun atau berkurang," pungkasnya. (ris)
Editor : iwan Irawan
