KLIKJATIM.Com | Gresik – DPRD Kabupaten Gresik melalui Komisi III Bidang Pembangunan, menggelar rapat kerja dengan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCK-PKP) setempat. Rapat kerja yang berlangsung di ruang Komisi III tersebut, salah satunya membahas tentang upaya penanganan banjir di wilayah perkotaan.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah mengatakan, perencanaan di awal tahun dalam menanggulangi genangan atau banjir khususnya di wilayah perkotaan harus benar-benar disiapkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi. Yaitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Sehingga genangan (air) yang kerap melanda kawasan tengah kota di Kabupaten Gresik saat turun hujan bisa tertangani dengan maksimal,” harapnya, usai memimpin rapat pada Jumat (6/1/2023) kemarin.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menuturkan, pihaknya memberikan beberapa catatan terhadap upaya atau perencanaan yang dilakukan oleh DCKPP setempat. “Misalnya terkait pemutakhiran data, jangan gunakan data hasil studi 2015. Itu sangat mungkin kondisi drainase dan wilayah sudah berubah,” kata Hamdi.
Dia juga meminta agar bozem–bozem yang ada dioptimalkan untuk menampung air. Terutama bozem Telogodendo dan bozem Terate diharapkan bisa diperdalam, sehingga air yang keluar ke laut bisa dikendalikan. “Saya yakin ada crossingnya. Tapi saluran tidak lancar,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Lutfi Dhawam pun menambahkan, perlu ada upaya antisipasi dengan menambah pompa di sekitar Perumahan Bunder Asri, Kantor Bupati Gresik hingga kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang saluran pembuanganya ke waduk Bunder. “Kapasitas pompa juga harus ditambah karena perkembangannya juga semakin pesat,” menurutnya.
Sementara itu, Kepala DCK-PKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatussa’diyah menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp10,4 miliar untuk menghilangkan genangan pada tahun 2023 ini. Rinciannya adalah anggaran Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan sebesar Rp2,7 miliar. Serta anggaran sekitar Rp7,7 miliar untuk satgas drainase dan rumah pompa terkait operasi maupun pemeliharaan sistem drainase.
Saat ini juga sudah ada 5 rumah pompa untuk mengatasi genangan perkotaan yang secara administrasi berada di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar. Lima rumah pompa tersebut berada di Kali Tutup Timur, Kali Towo, Kali Tutup Barat dan waduk Bunder di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme. Juga ada rumah pompa yang berasal dari APBN di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar.
Berdasarkan regulasi ketika air menggenang tidak sampai 3 jam, maka disebut genangan. Dan di perkotaan tidak sampai 3 jam. Hanya saja, genangan terjadi di 22 titik sistem drainase. “Luas daerah genangan 451,411 hektar. Itu hasil studi pada tahun 2015 ketika curah hujan sedang dan maksimal. Pada tahun 2023 ini, kita anggarkan untuk upgrade penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dengan anggaran Rp250 juta,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Gresik. (nul)
Editor : Redaksi
