KLIKJATIM.Com | Jakarta - Pemerintah bersama legislatif menyepakati usulan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan 20 September 2020 mendatang. Selain itu, keduanya juga sepakat untuk mengalihkan anggaran pelaksanaan pilkade serentak di masing-masing daerah dialihkan untuk mengatasi wabah virus corona.
[irp]
Kesepakatan itu tertuang dalam rapat bersama antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3). "Sepakat pilkada ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi seperti dikutip Republika.co.id, Senin (30/3/2020) malam.
Dijelaskan, penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan pilkada serentak 2020, baik yang belum selesai, maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda, Arwani mengatakan nantinya akan dibicarakan lebih lanjut.
[irp]
"Nanti akan diputuskan oleh KPU, Pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir," ujarnya.
Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada Pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perppu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya Yaqut Cholil Qoumas. "Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan Perppu," ucap Yaqut.
Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun ia menilai penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan. "Antara bulan Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19," katanya
[irp]
Ditambakan, tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada. "Semua setuju kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi," ucap politikus PKB itu. (hen)
Editor : Redaksi
