KLIKJATIM.Com | Pasuruan--Di tengah mewabahnya coronavirus disease (covid-19) atau virua corona, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan malah tidak hadir saat rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kabupaten Pasuruan.
Anggota Komisi IV DPRD Pasuruan pun meradang dengan Dinkes. Padahal, saat ini semua daerah sedang genting menanggulangi virus corona.
"Padahal ini urgent, tapi Dinas Kesehatan malah tidak hadir," kata Ketua Komisi IV DPRD Pasuruan, Ruslan, Jumat (27/3/2020).
[irp]
Diketakan Ruslan, penanggulangan virus corona perlu segera diambil kebijakan. Dengan rapat hearing kali ini harapannya ada solusi terbaru untuk menanggulangi.
"Bantuan harus ada. Makanya kita carikan solusi. Rencananya bantuan utamanya nanti sembako. Siapa sasarannya, sedang kami identifikasi," ujarnya.
Selain dinkes, rapat hearing kali ini juga mengundang Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Di antara yang dibahas terkait skema penyaluran bantuan sembako di tengah wabah virus corona.
Rencananya, pembagian sembako akan dibagikan di 24 Kecamatan. Soal anggaran ungkap dia, akan diambil dari dana cukai. Sedangkan yang membagikan paket sembako, operator Dinsos Kabupaten Pasuruan dengan cara dor to dor.
[irp]
Namun, saat rapat berlangsung, anggota Komisi IV dibuat heran dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan yang masih tinggi. Angkanya, berdasarkan laporan dari Dinas Sosial ada 645 ribu warga Kabupaten Pasuruan masuk kategori miskin.
Ruslan mengaku miris dengan jumlah warga miskin di Kabupaten Pasuruan. Padahal, anggaran penanggulangan kemiskinan cukup besar yang telah dikucurkan melalui APBD.
"Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama dan perlu mendapat perhatian sangat serius dari pemkab. Dengan membuat program kegiatan yang inovatif serta betul-betul sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin di Pasuruan," jelas Ruslan. (dik/mkr)
Editor : Redaksi
