Pemprov dan DPRD Jatim Mulai Bahas Anggaran Pilgub 2024

Khofifah mengatakan, dalam nota keuangan Raperda tentang dana cadangan, berdasarkan perhitungan lintas sektor Pilgub Jatim 2024 diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp 600 miliar.

Selasa, 31 Mar 2026 09:24 WIB

Gubernur Khofifah Paparkan Capaian Kinerja RKPD Jatim Tembus 98,33 Persen

Jumlah tersebut bakal dilakukan pencadangan dalam APBD selama 2 tahun anggaran. Rinciannya, tahun 2022 pada perubahan APBD sebesar Rp 300 miliar. Kemudian, tahun anggaran 2023 sebesar Rp 300 Miliar.

"Apabila dana cadangan tersebut masih tidak mencukupi maka kekurangan pembiayaan Pilgub Jatim akan didanai dari APBD tahun anggaran 2024," kata Khofifah.

Perkiraan jumlah dana cadangan itu, lanjut Khofifah, didapatkan dari kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2018 serta mempertimbangkan beberapa hal lain. Misalnya, jumlah penduduk, asumsi jumlah pemilih, pilkada gabungan serta perkiraan angka inflasi tahun 2024.

Terkait jumlah penduduk berdasarkan data pemutakhiran yang dihimpun dari DP3AK Jatim, jumlah penduduk Jatim berjumlah sekitar 41.063.094 jiwa. Sementara itu, KPU Jatim memperkirakan jumlah pemilih sebanyak 32.134.328 orang dengan jumlah sekitar 71.430 TPS.

"Perkiraan setiap TPS digunakan untuk menampung pemilih paling banyak 500 orang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020," jelas Khofifah.

Minggu, 04 Jan 2026 19:39 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Anggota DPRD Jatim Eko Yunianto Salurkan Hand Traktor untuk Petani

Disisi lain, hal lain yang turut menjadi pertimbangan adalah Pilkada gabungan. Sebab, pada tahun 2024 Pilgub akan berjalan serentak dengan Pilkada di tingkat kabupaten/kota. Hal ini membuka peluang efisiensi di beberapa bidang. Antara lain, dapat menekan biaya operasional.

"Besar harapan kami bahwa raperda tentang dana cadangan ini dapat disetujui dan ditetapkan sebelum dilakukan persetujuan bersama atas raperda tentang perubahan APBD tahun 2022," ungkap Khofifah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menjelaskan mekanisme dana cadangan memang harus dilakukan agar tidak memberatkan anggaran di tahun pelaksanaan. "Dana pemilu memang dilakukan dengan multiyears. Tidak mungkin dalam satu tahun anggaran karena memang besar," jelasnya.(mkr) 

Selasa, 30 Des 2025 22:18 WIB

Soroti Arogansi Ormas, Komisi A DPRD Jatim Desak Evaluasi Legalitas

Editor : Redaksi