KLIKJATIM.Com | Gresik — Warga Mengare Kecamatan Bungah memprotes manajemen Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) karena keberadaan perusahaan tersebut dituding sebagai penyebab jebolnya ratusan hektar tambak di Pulau Mengare.
Masyarakat setempat menuding, banyaknya tambak jebol diakibatkan adanya reklamasi yang terus berlangsung di pelabuhan Internasional tersebut.
Sejak reklamasi berlangsung, ratusan hektar tambak berubah menjadi daratan. Laut mengalami pendangkalan yang berdampak pada pendapatan nelayan semakin menurun.
"Sehingga gelombang yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga," kata Kader Tajungwidoro, Mastain usai audensi dengan perwakilan JIIPE di Balai Desa Watuagung, Senin (13/6/2022).
Sementara Abdul Amin menambahkan, banjir rob memang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum JIIPE berdiri di Gresik. Namun, dampaknya tidak sampai ada tambak jebol.
"Sejak ada reklamasi JIIPE ketika banjir rob banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektar," imbuhnya.
Oleh sebab itu, warga Mengare komplek yang terdiri dari Desa Watuagung, Kramat dan Tajung Widoro menuntut JIIPE bertanggungjawab.
Melakukan normalisasi kali dengan cara pengerukan dan memperbaiki tanggul tambak yang jebol. "Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam," katanya.
Selain itu, tuntutan masyarakat Mengare selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang selama ini tidak jelas. Banyak warga Mengare yang melamar kerja di lingkungan JIIPE tidak diterima dengan alasan tidak ada lowongan.
"Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas kemana warga akan mencari pekerjaan," imbuhnya.
Kemudian, penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) selama ini tidak jelas, berdampak kepada masyarakat. "Harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare," pungkasnya.
Pihaknya menegaskan, ketiga tuntutan masyarakat Mengare harus disetujui dan direalisasikan. Mereka memberikan waktu tiga hari kedepan untuk memberikan kepastian.
"Kalau tiga hari kedepan belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan," tandasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan JIIPE Mifti Haris mengatakan, akan disampaikan aspirasi tersebut ke direkri untuk memberikan bantuan berupa penanganan normalisasi dan perbaikan tanggul tambak.
Namun, secara teknis dibutuhkan pembahasan lanjutan yang lebih detail. Sebab, medannya tidak bisa dilalui oleh alat berat. Oleh karena itu, dirinya membutuhkan data terkait lokasi yang mengalami kerusakan.
"Untuk menentukan mekanisme perbaikannya. Mana yang membutuhkan alat berat mana yang tidak," kata Mifti.
Terkait penyaluran CSR, Mifti berdalih tidak pernah meninggalkan wilayah Mengare. Namun, untuk saat ini memang CSR yang diberikan belum optimal. Ses
Reklamasi JIIPE Dituding Hadi Penyebab Jebolnya Ratusan Hektare Tambak Warga Mengare
