KLIKJATIM.Com | Gresik — Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik didatangi wali murid dan anggota Komisi IV DPRD Gresik. Mereka mempertanyakan penarikan SPP kepada siswanya sebesar Rp250 ribu per bul0an yang tidak ada dasar aturannya.
Hal itu diungkapkan salah satu Wali Murid SMAN 1 Gresik, Budi. Menurut Budi anaknya ditarik biaya tambahan yang disebut SPP sebesar Rp250 ribu per bulan.
Bahkan pelunasan SPP itu dipakai sebagai syarat untuk rekreasi oleh pihak sekolah.
"Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP sampai bulan Juni," ujar Budi salah satu wali murid, Senin (23/05/2022), yang menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan protesnya.
Padahal, lanjut Budi, sesuai kebijakan Gubernur Jatim sekolah SMA Negeri tidak boleh melakukan tarikan dalam bentuk apapun.
Dia mempertanyakan kebijakan SPP tersebut. Padahal Gubernur sudah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
"Tapi tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp 250 ribu," terang Budi.
Dia menceritakan anaknya juga hampir tidak diperbolehkan ikut ujian karena masalah SPP yabg belum terbayarkan.
"Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian," beber Budi.
Kedatangan Budi didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri ditemui Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis. Kepsek hanya menyampaikan secara lisan.
"Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah protes wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
"Saya akui memang ada SPP untuk PMP (Peningkatan Mutu Pendidikan) dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa," terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola oleh komite bukan sekolah.
"Itukan kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali," imbuhnya. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
HMI Dukung Pemkab Sidoarjo Tertibkan Penjualan Miras dan Cegah Penyebaran HIV/AIDS
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberantas peredaran minuman keras miras…
Peluang Besar untuk Sampang: Pengembangan Lapangan Hidayah Buka Potensi Jadi Daerah Penghasil Migas
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa…
Penipuan Berkedok Investasi Rugikan Rp 2,4 Miliar, Polres Kediri Tahan Pelaku
Tiga warga Kabupaten Kediri mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi atau modal kerja. Total kerugian yang mereka laporkan…
Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026, Pemkab Gresik Perkuat Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif
KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat komitmen mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses seluruh masyarakat melalui …
CIMB Niaga Luncurkan OCTO Arena di Jakarta, Perluas Pengalaman Lifestyle Padel bagi Nasabah dan Masyarakat
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Memeriahkan semangat kemerdekaan Indonesia dengan mendorong gaya hidup aktif dan kebersamaan…
Nahas, Balita Empat Tahun di Karang Penang Sampang Meninggal di Kubangan Air Waduk Tembakau
KLIKJATIM.Com | Sampang – Duka mendalam menyelimuti keluarga di Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Seorang balita berinisial F…