KLIKJATIM.Com | Gresik — Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik didatangi wali murid dan anggota Komisi IV DPRD Gresik. Mereka mempertanyakan penarikan SPP kepada siswanya sebesar Rp250 ribu per bul0an yang tidak ada dasar aturannya.
Hal itu diungkapkan salah satu Wali Murid SMAN 1 Gresik, Budi. Menurut Budi anaknya ditarik biaya tambahan yang disebut SPP sebesar Rp250 ribu per bulan.
Bahkan pelunasan SPP itu dipakai sebagai syarat untuk rekreasi oleh pihak sekolah.
"Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP sampai bulan Juni," ujar Budi salah satu wali murid, Senin (23/05/2022), yang menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan protesnya.
Padahal, lanjut Budi, sesuai kebijakan Gubernur Jatim sekolah SMA Negeri tidak boleh melakukan tarikan dalam bentuk apapun.
Dia mempertanyakan kebijakan SPP tersebut. Padahal Gubernur sudah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
"Tapi tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp 250 ribu," terang Budi.
Dia menceritakan anaknya juga hampir tidak diperbolehkan ikut ujian karena masalah SPP yabg belum terbayarkan.
"Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian," beber Budi.
Kedatangan Budi didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri ditemui Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis. Kepsek hanya menyampaikan secara lisan.
"Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah protes wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
"Saya akui memang ada SPP untuk PMP (Peningkatan Mutu Pendidikan) dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa," terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola oleh komite bukan sekolah.
"Itukan kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali," imbuhnya. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Semester II 2026: Bukan Resesi, Namun Era Ketidakpastian, Ini Strategi Bisnis Menurut GM Icon Mall Gresik
Memasuki semester II tahun 2026, dunia usaha masih dihadapkan pada perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik…
Kisah Pak Iwan di Jember, Hidup dari Upah Rp15 Ribu Sehari Sambil Merawat Istri Pengidap Kanker
KLIKJATIM.Com | Jember – Di tengah geliat aktivitas di pusat Kota Jember, masih ada keluarga yang harus berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi. Kuswantoro (…
TPS Tuntaskan Modernisasi Alat Terminal, Siap Tingkatkan Layanan dan Efisiensi Logistik di Tanjung Perak
KLIKJATIM.Com | Surabaya - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menuntaskan program modernisasi peralatan dan fasilitas terminal sebagai bagian dari upaya…
Bank Jatim Sabet Bisnis Indonesia Award 2026, Kinerja Kredit dan Aset Tumbuh Signifikan
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Bank Jatim kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Bisnis Indonesia Award 2026 untuk kategori Bank Pembangunan D…
Maling Bersarung Curi Motor Milik Keluarga Ponpes di Bungah Gresik, Aksinya Terekam CCTV
KLIKJATIM.Com | Gresik – Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Gresik. Kali ini, sebuah sepeda motor milik keluarga pondok pesantren (…
PKB Gresik Gelar Serah Terima Amanah Pengurus Baru, Syahrul Munir Siapkan Konsolidasi hingga Musancab
KLIKJATIM.Com | Gresik – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik menggelar serah terima amanah kepengurusan masa bakti 2026–2031 usa…