KLIKJATIM.Com | Gresik — Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik didatangi wali murid dan anggota Komisi IV DPRD Gresik. Mereka mempertanyakan penarikan SPP kepada siswanya sebesar Rp250 ribu per bul0an yang tidak ada dasar aturannya.
Hal itu diungkapkan salah satu Wali Murid SMAN 1 Gresik, Budi. Menurut Budi anaknya ditarik biaya tambahan yang disebut SPP sebesar Rp250 ribu per bulan.
Bahkan pelunasan SPP itu dipakai sebagai syarat untuk rekreasi oleh pihak sekolah.
"Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP sampai bulan Juni," ujar Budi salah satu wali murid, Senin (23/05/2022), yang menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan protesnya.
Padahal, lanjut Budi, sesuai kebijakan Gubernur Jatim sekolah SMA Negeri tidak boleh melakukan tarikan dalam bentuk apapun.
Dia mempertanyakan kebijakan SPP tersebut. Padahal Gubernur sudah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
"Tapi tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp 250 ribu," terang Budi.
Dia menceritakan anaknya juga hampir tidak diperbolehkan ikut ujian karena masalah SPP yabg belum terbayarkan.
"Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian," beber Budi.
Kedatangan Budi didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri ditemui Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis. Kepsek hanya menyampaikan secara lisan.
"Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah protes wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
"Saya akui memang ada SPP untuk PMP (Peningkatan Mutu Pendidikan) dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa," terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola oleh komite bukan sekolah.
"Itukan kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali," imbuhnya. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Pameran Turots di Muktamar ke-35 NU, Khofifah: Warisan Ulama Nusantara Harus Jadi Referensi Dunia
KLIKJATIM.Com | Jombang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Rais Aam Syuriah PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Menteri Pemberdayaan P…
3.000 Mushaf Al-Qur’an hingga Atraksi Drone, Ini yang Bikin Muktamar ke-35 NU Istimewa
KLIKJATIM.Com | Jombang — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, membawa sejumlah konsep yang disebut b…
Kemenaker Usulkan Penguatan Pedoman Kesempatan Kerja Inklusif Disabilitas di Kawasan ASEAN
KLIKJATIM.Com | Bangkok – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia mengusulkan penguatan pedoman kesempatan kerja inklusif di kawasan ASEAN…
KH Yahya Dorong NU Perkuat Sinergi dengan Pemerintah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah.…
Buka Kantor Baru dan Siapkan Kejutan Kader Anyar, DPD PSI Jember Tegaskan Dukungan Penuh untuk Gus Fawait
KLIKJATIM.Com | Jember – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Jember secara resmi memperkenakan kantor sekretariat barunya yang berlokasi di Jalan…
Dari Ekonomi hingga Literasi, Patra Logistik dan Universitas Airlangga Kolaborasi Jalankan Program TJSL di Surabaya
KLIKJATIM.Com | Surabaya – PT Patra Logistik berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) menggelar rangkaian kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga…