KLIKJATIM.Com | Surabaya - Kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu yang berakibat melambungnya harga minyak dan makanan, disoroti oleh Akhmad Suyanto, Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Yanto, panggilan akrabnya, menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menertapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya. “Kelangkaan minyak in ikan menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal, ibarat tikus mati di lumbung padi. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” kata Yanto, Rabu (9/2/2022).
Yanto juga mengatakan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah kota (pemkot) hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng ini. Perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Mereka kulaknya saja sudah di atas 15 ribu, bahkan 23 ribu lebih. Ini tentu merugikan pedagang kecil, para UKM kita, yang sebagiannya justru tergabung dalam E-Peken yang dibuat pemkot” kata Yanto.
Yanto berharap pemerintah kota bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancer dan tidak ada pihak yang dirugikan. “Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, pemkot harus mampu membimbing pedagang yang tergabung di E-Peken maupun yang belum. Dibimbing bagaimana agar tidak rugi. Kalau aturannya bisa refund, mengembalikan kelebihan bayar saat harga kulak terlalu tinggi, misalnya. Bagaimana itu caranya. Diberitahu. Atau diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” papar Yanto.
"Maka di sini pemkot bisa mengusulkan kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik. Misalnya negara mensubsidi pabrik maka seluruhnya akan mendapatkan keuntungan,” sambungnya.
Yanto meminta pemkot tidak mengambil kebijakan yang sporadis, seperti langsung menerapkan HET tanpa melihat kenyataan di bawah, sehingga para pedagang yang kulak dengan harga 26 ribu, misalnya, bisa rugi 12 ribu.
“Saya berharap pemerintah kota melalui Dinas Kominfo bisa memberikan edukasi tata niaga yang benar tentang sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat dan pedagang. Agar semua diuntungkan. Kita PKS membela kepentingan rakyat. Rakyat retail dibela, agen juga dibela, distributor juga dibela. Sehingga rantai hulu sampai hilir ada hadirnya negara dalam regulasi stabilitas harga bahan pokok, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(mkr)
Editor : Redaksi
