KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Kabupaten Gresik memberikan dorongan kepada eksekutif dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di saat pandemi Covid-19 mulai melandai. Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta akademisi dari Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Gresik, yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Gresik pada Jumat (21/1/2022) kemarin.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini di antaranya Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana beserta Sekretaris Abdullah Hamdi dan Anggota Moh. Syafi' AM. Dalam kesempatan ini, ada beberapa kesimpulan sebagai rekomendasi kepada eksekutif selaku pelaksana Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Gresik.
"Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam FDG ini berupa rekomendasi, yang akan kita sampaikan kepada eksekutif yang menaungi OPD terkait di bidang infrastruktur," ujar Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana.
Materi pembahasan dalam FGD tersebut ada beberapa hal. Antara lainnya menggodok program prioritas dengan memfokuskan kepada beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Juga tentang pengoptimalan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh desa masing-masing. Dia pun mengingatkan dalam membangun infrastruktur wajib menggunakan pola atau sistem padat karya dari warga desa setempat.
Selanjutnya berkaitan dengan penuntasan pembangunan jalan lingkar kota dengan anggaran APBD Kabupaten Gresik. Yaitu mulai dari Nippon Paint atau Prambangan, Kecamatan Kebomas sampai ke Banjarsari, Kecamatan Cerme.
"Karena hal itu untuk memperlancar transportasi dan jaringan jalan yang dibutuhkan masyarakat. Di mana penuntasan jalan lingkar kota mulai Nippon Paint atau Prambangan sampai Banjarsari, itu kan impian pemerintah kota yang belum selesai selama 13 tahun," tutur Asroin mengingatkan kembali.
Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menambahkan sesuai hasil pembahasan dalam FGD bahwa Pemda juga perlu melakukan penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di setiap wilayah atau desa. Tentunya bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan wisata desa.
“Harapannya ada peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan tersebut sesuai kebutuhan agar bisa berjalan maksimal,” imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan agenda Focus Group Discussion kali ini dihadiri dari perwakilan empat instansi Pemda Kabupaten Gresik. Yakni meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda): Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; serta Dinas Perhubungan.
Kemudian kalangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dan Universitas Gresik; serta perwakilan tiga desa di Kecamatan Kebomas. Di antaranya Desa Kembangan, Desa Kedanyang, dan Desa Prambangan. (adv/nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar
