KLIKJATIM.Com | Gresik — Perwakilan masyarakat Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah mengeluhkan kepemimpinan Kepala Desa Abdul Halim (AHA). Kades yang menyebut dirinya miliader ini dinilai otoriter dan hendak menaikkan uang pungutan tambang.
[irp]
Sebab, banyak program dan pembangunan yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, Rabu (6/10/2021).
Matripan (55), warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, yang hadir di Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah mengatakan, warga selama ini resah atas kepemimpinan Abdul Halim.
Diantaranya adalah tingginya tarikan jasa pembuatan batu bata putih sebesar Rp 75.000 setiap 1000 bijinya. Rencananya, akan dinaikkan menjadi Rp 80.000. Padahal, petambang batu bata putih sudah susah menambang sebab bersaing dengan penambangan menggunakan alat berat, sehingga mengurangi perolehan penambang yang hanya mengunakan mesin yang tidak besar.
"Tarikan uang ini dulunya hanya Rp 50.000 setiap 1.000 biji batu putih. Padahal, para petambang batu putih dari gunung alam di Desa Sekapuk ini susah untuk menggalinya. Dan sekarang tarikannya akan dinaikan," kata Matripan (55), warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah.
Lebih lanjut Matripan menambahkan, selama periode Kades Abdul Halim ini ada alat berat di lahan tambang batu bata putih.
Padahal, Kades-kades sebelumnya menolak ada alat berat masuk ke area tambang. Warga berharap, penambangan tidak menggunakan alat berat, tapi lebih mengutamakan penambang lokal warga Sekapuk yang bisa mensejahterakan warga dengan nyata, bukan hanya dari wisata.
Menurut Matripan, jika menggali bata putih secara swadaya masyarakat, dampaknya menjadi pekerjaan padat karya. Hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat pandemi covid-19 ini, warga semakin susah untuk menjual batu bata putih. Sebab, tidak banyak warga yang membangun.
"Beda dengan Kades yang sekarang ini, mengizinkan alat berat (bego) masuk ke area tambang. Sehingga, warga banyak yang tidak bekerja. Dan biaya 1000 biji dinaikan. Akibatnya, masyarakat merasa ditindas oleh Kadesnya sendiri," imbuhnya.
Terkait hal ini, Abdul Halim mengatakan bila protes yang dilakukan warganya ke Balai Desa terjadi pada tanggal satu oktober.
Nah terkait masalah tambang bata putih itu, Halim menceritakan dulu sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) belum nangani tambang ada beberapa perorangan yang menambang disana dengan sistem bagi hasil.
"Lahan perorangan dikelola orang lain, yang nambang harus setor Rp. 150 per bata × 2000 bata dalam satu rit, ketemu Rp. 300.000 per truk," urai Halim.
Kemudian, lanjut Halim, setelah BUMDES Desa Sekapuk pada 2018 sudah punya lahan, karena sudah ada Mou dengan perusahaan (polowijo) untuk meningkatkan potensi dan mengatasi pengangguran, maka ada BUMDES Mengelola itu, dan para penambang yang semuanya warga Desa Sekapuk membayar ke BUMDES.
"Kita punya 60 kapling. Orang yang nambang cuma bayar Rp. 75 per bata kali satu rit, ketemunya Rp. 150.000, turun 50 persen," ceritanya.
Dulu, Kata Halim, saat BUMDES mengelola tambang batu bata putih, yang demo ke Balai Desa adalah para juragan.
"Sekarang yang nambang itu maunya tanpa bayar ke BUMDES, padahalmereka sudag menandatangani itu," paparnya. (rtn)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Kuasa Hukum Eks Kadisdik Sampang Ajukan Justice Collaborator
KLIKJATIM.Com | Sampang - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 pada…
Dari Pengakuan Korban, Polisi Bongkar Dugaan Kekerasan Seksual di Rubaru Sumenep
KLIKJATIM.Com | Sumenep - Upaya mencari perlindungan menjadi pintu awal terungkapnya dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 17 tahun di Kecam…
Huawei Buka Gerai Resmi Pertama di Gresik, Sasar Konsumen hingga Bojonegoro
Huawei resmi membuka gerai pertamanya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berlokasi di lantai LG Icon Mall Gresik, tepat di samping Transmart, Huawei Store tersebu…
Kemenhub Tinjau Penerapan Green Port di Terminal Teluk Lamong Dukung NZE 2060
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc. meninjau penerapan konsep Green Port di PT Terminal Teluk Lamong (…
Kekeringan di Sumenep Kian Meluas, 62 Desa Ditetapkan Berstatus Tanggap Darurat
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Sumenep, Madura, menunjukkan eskalasi yang signifikan.…
Sesi Offline Megpreneur 2026 Lamongan Berakhir, Inkubasikan Inovasi Bisnis hingga Agripreneur
KLIKJATIM.Com | Lamongan – Rangkaian sesi offline program inkubasi wirausaha muda Megpreneur (Megilan Preneur) 2026 resmi ditutup oleh Bupati Lamongan Yuhronur…