KLIKJATIM.Com | Jember – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penentuan calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
PAN memastikan tidak akan mengajukan kader untuk mengisi posisi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jember. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menanggapi pertanyaan mengenai dinamika politik nasional setelah Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurut Zulhas, dirinya memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo. Ia mengaku telah beberapa kali berjuang bersama Prabowo dalam kontestasi politik sehingga menghormati sepenuhnya keputusan Presiden mengenai sosok yang akan dipilih.
"Saya kira, tadi para kiai juga sempat menanyakan soal foto Presiden yang belum lengkap karena belum ada Wakil Presiden. Kalau soal wakil presiden, saya sudah tiga kali bersama Pak Prabowo dan baru kali ini menang. Jadi, terserah beliau. Siapa pun yang ditentukan dan diputuskan oleh beliau, kita sami'na wa atho'na, kita ikut," ujar Zulhas saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Sabtu (21/11/2026).
Ketua Umum PAN tersebut sekaligus memastikan tidak ada kader partainya yang disiapkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Bahkan, Zulhas menyebut PAN menginginkan sosok dari Partai Gerindra, sepanjang sesuai dengan pertimbangan dan keputusan Prabowo.
"Kalau dari PAN, tidak. Kader PAN tidak ada yang diajukan. Kita ingin mengusung nanti kader Gerindra, tentunya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden," tegasnya.
Sikap tersebut disambut positif Bupati Jember Muhammad Fawait. Ia menilai keputusan PAN menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo menunjukkan bahwa partai koalisi memberikan ruang kepada Presiden untuk menentukan pendampingnya.
"Tadi ada obrolan tentang wakil presiden. Saya senang karena PAN, yang beliau pimpin sebagai ketua umum, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Republik Indonesia untuk menentukan sendiri siapa wakil presidennya. PAN juga tidak mengajukan kader untuk menjadi wakil presiden," kata Fawait.
Menurutnya, sikap partai-partai koalisi yang tidak mengajukan kader masing-masing menjadi bagian dari dinamika politik dalam proses pengisian jabatan tersebut.
"Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Partai-partai koalisi tidak ada yang mengajukan diri. Semuanya murni diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia," imbuh pria yang juga Kader dari Gerindra ini.
Sementara itu, dinamika pencarian pengganti Gibran mulai berkembang di tingkat nasional. Sejumlah nama dari Partai Gerindra mulai diperbincangkan sebagai figur yang masuk dalam bursa calon wakil presiden, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.
Namun, nama-nama tersebut masih sebatas figur yang diperbincangkan di ruang publik dan belum ditetapkan sebagai kandidat resmi Presiden.
Dasco sendiri meminta semua pihak menghormati kewenangan Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Perlu diketahui, dikutip dari berbagai sumber. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut Prabowo telah memberikan sinyal akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu, 25 November 2026.
Sementara itu, sidang paripurna untuk proses pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden berada di tangan Prabowo.
Presiden dapat melakukan komunikasi dan meminta pertimbangan partai-partai koalisi, tetapi kewenangan pengajuan kandidat tetap berada pada kepala negara.
Di luar dinamika politik tersebut, kunjungan kerja Zulhas ke Kabupaten Jember juga membawa agenda penguatan ketahanan pangan nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah membuka peluang penerapan program ketahanan pangan melalui lingkungan pondok pesantren.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pesantren mengambil peran dalam mendukung ketersediaan pangan melalui pemanfaatan potensi lahan dan pengembangan kegiatan produktif. Dengan keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan, program ketahanan pangan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Editor : Wahyudi