KLIKJATIM.Com | Lamongan — Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengakui pendapatan daerah saat ini sedang mengalami penurunan. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lamongan, dengan agenda jawaban terhadap pandangan umum (PU) fraksi-fraksi pada Rabu (25/8/2021).
[irp]
Menurutnya, penyesuaian target pendapatan daerah di Lamongan mengalami penurunan minus 0,90 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan penurunan dan keterbatasan aktivitas ekonomi seluruh lapisan masyarakat, yang selanjutnya berpengaruh bagi fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu perlu disesuaikan dalam Perubahan APBD.
"Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan, optimisme dan pemahamannya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) (yang merupakan gabungan dari PPP, Nasdem, Perindo dan Hanura), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)," papar Yuhronur.
Diketahui kembali, sebelumnya fraksi-fraksi menyoroti Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Kabupaten Lamongan. Misalnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI, dan Fraksi Gerindra menyarankan terkait strategi dalam optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah, pemerintah daerah terus memperkuat basis perpajakan dengan meningkatkan kapasitas teknologi informasi, updating wajib pajak dan kegiatan sosialisasi sadar pajak secara intensif.
Bupati Yes juga menanggapi tinjauan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pihaknya memahami penerimaan pada komponen ini mengalami kendala dan pelemahan sebagai dampak Covid-19.
"Namun secara berkala tetap akan dilakukan evaluasi baik dari sisi regulasi maupun usaha, kegiatan yang telah dilakukan guna peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ke depannya," lanjut Yuhronur.
Sementara untuk belanja daerah di bidang yang menjadi prioritas APBD 2021 seperti bidang pendidikan. Yuhronur menyebut, pemerintah daerah telah melakukan pengawasan secara optimal terkait dengan pelaksanaan pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan. "Utamanya untuk sarana pembelajaran berbasis elektronik begitu juga dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh," paparnya.
Berkaitan dengan rincian komponen pada pembiayaan daerah sebagaimana tinjauan Fraksi PDI-P, dapat disampaikan bahwa rincian SILPA tahun sebelumnya adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
"Adapun terkait alokasi penerimaan dana bergulir yang ada di tahun anggaran 2021 tersebut merupakan penerimaan dari pengembalian dana bergulir tahun sebelumnya sesuai perjanjian yang telah disepakati," urai Yuhronur. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar
