KLIKJATIM.Com | Surabaya - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, disikapi serius oleh Pimpinan DPRD Surabaya. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan target penurunan angka penularan Covid-19 tersebut, pimpinan dewan sepakat untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home) pada semua lintas kerja di gedung dewan.
[irp]
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, semua anggota DPRD Surabaya beserta staf dan karyawan Sekretariat DPRD Surabaya akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7/2021) sampai PPKM Darurat berakhir. Langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan, dan ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas.
''Banyak yang melaporkan, rumah sakit yang ada di Surabaya sudah tidak menampung. Demikian juga dengan jumlah nakes yang tidak memadai dengan banyaknya pasien, sehingga kasus kematian kian hari kian bertambah,'' katanya, Minggu (4/7/2021) kemarin.
Dengan kondisi semacam itu, lanjut dia, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja work from home (WFH) secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, namun semua elemen berkerja secara WFH.
''Paling nanti ada petugas keamanan berjaga tiga atau empat orang. Harapanya bisa mencegah penularan Covid-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid,'' terangnya.
Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab rapat-rapat seperti rapat komisi, rapat fraksi dan rapat paripurna akan dilakukan via online.
Selain menerapkan sistem WFH, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (Kunker) dan tidak menerima tamu kunjungan kerja selama PPKM Darurat. ''Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan,'' tegasnya.
Dia berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri dan SE Walikota Surabaya. Terkecuali, kata dia, sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25%.
''Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus Covid-19 yang makin merajalela hingga RS penuh, beberapa IGD RS tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran,'' imbuhnya.
Dia menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM darurat ini. ''Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama kita jaga Kota Surabaya yang kita cintai bersama ini,'' pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi
