KLIKJATIM.Com | Gresik--Rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik 2021-2026 dikritisi Fraksi PKB (F-PKB) DPRD Gresik. Rancangan awal itu "dikuliti" dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan F-PKB, Senin sore (26/04/2021) di kantor DPC PKB Gresik.
[irp]
Bedah ranwal RPJMD itu tidak hanya menjadi ajang mengkoreksi, namun juga melahirkan sejumlah rekomendasi. Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir menekankan setidaknya terdapat empat poin kelemahan dalam ranwal RPJMD yang akan dibahas pemkab bersama DPRD di Surabaya (27/04/2021).
"Pertama aspek data pijakan penyusunan ranwal tersebut out of date karena yang dijadikan acuan sumber data 2019. Kemudian proyeksi anggaran dan pendapatan belanja sampai 2026 mencapai 3,8 triliun, masih bersifat global (umum), seharusnya dibreakdown per OPD," urainya.
Tak hanya itu, lanjut Syahrul, absennya penetapan indikator kinerja sebagai panduan untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam ranwal tersebut juga menjadi catatan Fraksi PKB.
"Yang terakhir rumusan permasalahan strategis perlu dipertajam agar labih akurat. Cara perumusan masalah sampai kebijakan kurang match," bebernya.
Syahrul memberikan contoh salah satu program, Bunda Puspa yang dalam ranwal masih lemah dalam penetapan indikator capaian kinerja. Dalam program tersebut, rencananya janda-janda di Kabupaten Gresik yang tidak punya penghasilan akan diberikan bantuan.
"Penetapan indikator dalam program tersebut tidak jelas, berapa sih setiap tahun yang diberikan bantuan, sampai 2026 berapa sih anggaran dan penerimanya," paparnya.
Syahrul pun membandingkan dengan Ranwal RPJMD pemerintahan sebelumnya yang sudah memuat detail-detail rancangan program di masing-masing OPD.
"Di ranwal sebelumnya, misalnya Diskoperindag memilik program pemberdayaan UMKM, di situ sudah terinci berapa UMKM yang akan tersentuh program itu tiap tahun, hingga lima tahun kedepan," tandasnya.
Sementara Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik Abdul Qodir menegaskan, tujuan dilakukannya riview ranwal RPJMD tak lain dalam rangka membantu program kerja dan merealisasikan visi-misi Bupati.
"Setelah kita melakukan kajian terhadap visi-misi yang sudah ditetapkan bupati terpilih itu kan cukup baik dan bagus. Visi-misi ini kita yakini menurut ijtihad kami akan ada perubahan besar-besaran. Nah visi-misi ini tidak berarti ketika dituangkan dalam RPJMD yang tidak komprehensif. Maka kita mau bantu Pak Bupati agar visi-misi yang sudah baik ini terbreakdown, dikelola dan dituangkan dalam RPJMD," tutur Ketua DPRD Gresik tersebut. (mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
