klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Anggaran Sampang Dipangkas, Komisi II DPRD Desak Desa Mandiri dan Berhenti Berpangku Tangan

avatar fadil
  • URL berhasil dicopy
GERAM: Ketua Komisi II DPRD Sampang tuntut desa lebih kreatif dan berinovasi dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 di Kecamatan Kedungdung. (Ist)
GERAM: Ketua Komisi II DPRD Sampang tuntut desa lebih kreatif dan berinovasi dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 di Kecamatan Kedungdung. (Ist)

KLIKJATIM.Com | Sampang – Ketergantungan desa-desa di Kabupaten Sampang terhadap kucuran dana dari pemerintah daerah dan pusat menjadi sorotan tajam Komisi II DPRD Sampang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 di Kecamatan Kedungdung, Senin (26/1), perangkat desa dituntut untuk segera memutar otak demi menjaga denyut pembangunan di tengah krisis fiskal.

Kondisi keuangan Kabupaten Sampang saat ini tengah menghadapi tantangan serius dengan adanya efisiensi anggaran hingga mencapai Rp105 miliar. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Alan Kaisan, menegaskan bahwa membangun infrastruktur fisik seperti jalan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan strategi penguatan ekonomi yang nyata di tingkat desa.

"Kondisi geografis ekonomi di Kecamatan Kedungdung harus ditampilkan. Kegiatannya seperti apa, grafiknya bagaimana. Kalau hanya dibangun jalan tapi ekonomi tidak bergerak, berarti pembangunan itu tidak bermanfaat," tegas Alan di hadapan para pemangku kepentingan.

Alan, yang merupakan legislator asal Dapil Kedungdung–Robatal, mencontohkan potensi lokal yang belum tergarap maksimal, seperti kerajinan tikar di Desa Banyukapah dan pertanian jagung di Desa Batuporo Timur.

Menurutnya, potensi-potensi inilah yang harus dipetakan secara mendalam agar desa bisa menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak hanya menunggu "bola salju" dari anggaran kabupaten yang pergerakannya melambat.

Ia juga memperingatkan agar pemerintah desa tidak lagi terjebak pada pola lama yang hanya menuntut ke bupati tanpa ada inisiatif menciptakan nilai tambah di wilayahnya.

"Kepala desa dan masyarakat jangan hanya menuntut ke Bupati. Sekarang saatnya pemerintah desa kreatif dan inovatif. Jangan hanya menunggu APBN atau APBD. Buat kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk pembangunan desa sendiri," sarannya.

Selain mendesak inovasi desa, Alan memberikan rekomendasi strategis terkait dibukanya kembali Pasar Hewan Kedungdung yang sempat ditutup akibat kendala kemacetan. Ia menilai keberadaan pasar lokal sangat krusial untuk memangkas biaya transportasi peternak yang selama ini terbebani ongkos kirim ternak ke pusat kota.

Sebagai solusi konkret, Alan mengusulkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola menjadi lokasi pasar baru guna mengurai kemacetan, dengan tetap mematuhi regulasi penggantian lahan. Hal ini diharapkan mampu menghidupkan kembali fungsi pasar hewan sebagai penggerak ekonomi warga lokal tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalur utama.

Editor :