KLIKJATIM.Com | Surabaya - Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku pembahasan wacana recofusing anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk vaksinasi covid masih menunggu turunnya surat dari pemerintah pusat.
[irp]
Dikatakan, pemprov melalui sekdaprov menyampaikan akan dilakukan recofusing anggaran APBD 2021 untuk vaksinasi. Namun belum ada pembahasan intens berapa anggaran yang dikepras untuk vaksinasi. "Kalau refocusing tahun 2021 ini memang belum ada pembicaraan, belum fiks juga. Itu sudah disampaikan ya (refocusing, red). Cuma sampai sekarang berapa besarannya kami belum tahu," terangnya.
Meski demikian, lanjut pria yang juga ketua DPD PDI-P Jatim ini pihaknya selalu siap jika ada refocusing dan mendapat perintah dari Kementerian. "Tapi, sampai sekarang kita belum dapat kabar," imbuhnya.
"DPRD siaplah kalau nanti memang akan ada refocusing itu. Kita perlu tahu perintah itu bagaimana. Prinsipnya, kita menunggu perintah resmi dari pusat. Angkanya saya juga tidak tahu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan Pemprov Jatim sudah melaporkan ke DPRD Jatim melalui Plh Sekdaprov di DPRD Jatim pada Selasa (24/3/2021) sore melalui Rapim bahwa akan melakukan recofusing pada APBD 2021.
Permintaan ini sesuai instruksi Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. "Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar Rp 1,2 triliun," katanya, Rabu (24/3) lalu.
Menurut Politisi asal Fraksi Partai Gerindra itu mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan. Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing.
"Refocusing itu tidak haus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat. Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada," harap Sadad.
Sadad yang juga Plt Kedua DPD Partai Gerindra Jatim, juga belum berani berwacana untuk mengusulkan supaya kran vaksinasi mandiri dibuka, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah. "Kita belum sampai bicara ke arah itu, sebab masih fokus mencari Rp.1,2 triliun itu dari mana," pungkas Sadad politisi asal Pasuruan.
Sekadar diketahui, vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap. Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum. (ris)
Editor : Redaksi
