KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi A DPRD Jatim menilai hukum untuk sementara ini belum mampu membuat jera para pengedar narkoba. Buktinya, peredaran narkoba di Jatim justru dikendalikan dari dalam lapas.
[irp]
Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Syafi'i mengaku prihatin dengan semakin maraknya peredaran narkoba di Jatim. Hal itu melihat dari banyaknya pengungkapan kasus narkoba di Jatim. "Kepala BNN Jatim menyebut Jatim sebagai surganya peredaran narkoba. Bahkan indikasi terlibatnya oknum polisi di semua tingkatan," ujar Muzamil kepada klikjatim.com, Selasa (16/3/2021).
Karena itu, dirinya mendorong agar BNNP Jatim maupun aparat kepolisian lebih giat memberantas peredaran narkoba. Ia juga meminta agar ada upaya bagaimana membuat efek jera baik bagi pengedar maupun pengguna. "Karena sementara ini hukum belum mampu menjadikan jera pada mereka. Terbukti justru peredaran di remote dari lapas," tegasnya
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim itu menilai, peran ormas dan tokoh masyarakat serta pondok pesantren sangat efektif dan diperlukan dalam mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba. "Harus secara massif dilakukan baik pembinaan secara agama maupun sosial," jelasnya.
Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga harus terus dilakukan. Sebab, masih banyak orang tidak mengerti jika obat-obatan yang dikonsumsi tersebut sebenarnya masuk dalam jenis narkoba. "Terutama di pesisir pantai yang dianggap obat penambah tenaga," tegasnya.
Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2003-2008 itu menambahkan, pihaknya membackup penuh langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Jatim dalam pemberantasan narkoba.
DPRD Jatim sendiri, kata dia, sudah membuat Perda tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jatim. Bahkan sempat disosialisasikan ke sejumlah daerah, namun terhenti akibat dana yang terbatas.
"Belum menyeluruh terkendala dengan dana yang terbatas. Pemprov perlu lebih greng lagi bersama BNN dan polisi. Perlu support dana yang cukup untuk mencegah (peredaran narkoba) di Jawa Timur," pintanya.
Ia berharap, Pemprov Jatim bisa lebih optimal dalam memberantas peredaran narkoba. Caranya, dengan mensupport petugas BNN dan polisi. "Bila perlu dikasih dana, mereka ini kan alasannya sering karena dana," jelasnya.
Di sisi lain, pemberantasan narkoba diminta lebih berfokus terhadap pencegahan, bukan penindakan. Ia membeberkan, di sejumlah tempat di Jatim, 70 persen penghuni lapas adalah para pengguna narkoba.
"Ini harus disupport oleh Pemprov terkait langkah-langkah yang harus ditempuh oleh BNN maupun kepolisian. Di internal polisi sendiri tolong di clean kan. Artinya, betul-betul melakukan penindakan bukan justru menjadi pemakai atau pengedar," tandasnya. (bro)
Editor : Redaksi
