KLIKJATIM.Com | Sumenep - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin, menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi di berbagai daerah di Pulau Madura dalam beberapa hari terakhir.
Antrean didominasi kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama Pertalite dan Bio Solar. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena dinilai menghambat aktivitas sehari-hari.
Salah seorang warga Sumenep, Samsuni mengatakan, antrean panjang tidak hanya terjadi di SPBU, tetapi juga mulai terlihat di Pertashop. Di sisi lain, stok BBM di tingkat pengecer disebut banyak yang kosong.
"Saya lihat beberapa hari ini di SPBU antre. Bahkan di Pertashop juga antre, sementara di tingkat pengecer banyak yang kosong. Saya akhirnya mengisi BBM di Pertashop karena antreannya tidak terlalu lama," ujarnya Senin, (29/6).
Menanggapi kondisi itu, Nur Faizin mendesak pemerintah bersama pihak-pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan kelancaran distribusi dan pasokan BBM di seluruh wilayah Madura.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat sekaligus memengaruhi roda perekonomian daerah.
"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," kata Faizin.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu juga meminta Pertamina dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean. Menurutnya, transparansi informasi diperlukan agar masyarakat tidak terpengaruh isu yang bisa memicu aksi panic buying.
"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.
Selain memastikan pasokan kembali normal, Nur Faizin juga mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat. Langkah itu dinilai penting agar penyalurannya tepat sasaran sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan subsidi.
Ia mengingatkan, jika persoalan distribusi BBM terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan banyak sektor, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM hingga transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," tukasnya.
Editor : Ratno
