KLIKJATIM.Com | Surabaya - Peredaran narkoba di wilayah Jatim mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Pasalnya, saat ini Jatim berada di urutan kedua dengan kasus peredaran narkoba tertinggi se-Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan bahwa pandemi Covid-19 seperti saat ini, tentunya bisa menimbulkan sejumlah kejahatan sosial, termasuk kasus-kasus narkoba.
"Saya sangat prihatin ya untuk Jawa Timur narkobanya ini nomor dua di antara 34 provinsi. Apalagi kondisi pandemi, ini kan berpengaruh kepada perekonomian. Tentu akan bisa menyebabkan kejahatan sosial termasuk kasus-kasus narkoba," ujar Anik kepada klikjatim.com, Sabtu (13/3/2021).Kasus narkoba di Jatim, menurutnya akan semakin tinggi jika pemerintah, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan tidak bisa maksimal dalam melakukan penanganan.
Di sisi lain, menurutnya peran keluarga juga menjadi hal yang sangat penting. Artinya, bagaimana keluarga tersebut bisa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Sebab, korban penyalahgunaan narkoba di Jatim mayoritas adalah para millenial.
"Kadang kan gini, penyebab dari anak kena narkoba itu faktornya lebih banyak dari komunitas, salah gaul, bahasanya gitu. Nah itu akan bisa terbatasi manakala pengawasan keluarga lebih intens," jelasnya.
Selanjutnya, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menurut Anik, masyarakat bisa memberikan teguran atau arahan jika menemukan kegiatan berbau narkoba. Jika perlu bisa melapor kepada pihak yang berwajib.
Tidak hanya itu saja, Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim itu berharap adanya penegakan sanksi. Sebab, hal itu akan berdampak pada jera dan tidaknya para pelaku tindak kejahatan narkoba.
"Pelaksanaan sanksi harus tegas. Ini akan berpengaruh kepada orang itu jera apa tidak. Karenanya, semua harus bisa melaksanakan sesuai dengan kapasitasnya tadi. Keluarga iya, masyarakat iya, aparat iya, saya pikir itu," katanya.
Sementara saat disinggung soal kesan adanya pembiaran terhadap peredaran narkoba di Jatim, Anik menilai jika penegakan sanksi di Jatim memang lemah. Sehingga, para pelaku memandang sepele sanksi tersebut.
"Ketika sanksi tidak ditegakkan, orang akan meremehkan. Bahasa sepelenya kan gini, halah bisa diatur, halah bisa dimainkan, misalnya kayak gitu. Sehingga harapannya pejabat (petugas) harus lebih intens, dengan sanksi ditegakkan agar ada efek jera," terangnya.
Sedangkan menanggapi kasus peredaran narkoba dari jaringan lapas di Jatim, ia hanya meminta agar para petugas lapas bisa lebih intens dalam melakukan pengawasan serta dalam menegakkan sanksi. (bro)
Editor : Redaksi
Ketua DPRD Gresik Desak OPD Percepat Realisasi Program Bantuan dan Insentif Guru Jelang Akhir Tahun Anggaran
Syahrul menyoroti lambatnya proses administrasi dalam pelaksanaan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.…
Bangkit di Babak Kedua, Gresik United Libas Persid Jember 4-1 di Laga Uji Coba
Bertanding di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Rabu (12/11/2025) sore, Laskar Joko Samudro sukses menaklukkan Persid Jember dengan skor telak 4-1.…
Bojonegoro Raih Insentif Fiskal Rp5,9 Miliar Berkat Keberhasilan Tekan Stunting
Upaya nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menekan angka stunting berbuah manis.…
Fraksi PKB Gresik Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah
Jiwa perjuangan ketiga tokoh ini—Gus Dur, Syaikhona Muhammad Kholil, dan Marsinah—menjadi sumber inspirasi perjuangan PKB Gresik hari ini,” ucap Imron.…
Peringati HKN ke-61, Dinkes KB Sampang Ajak Masyarakat Ambil Kesempatan Belajar Tentang Pentingnya Sehat
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-61 di Kabupaten Sampang mengangkat tema 'Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, digelar di GOR Tenis Indoor…
Tegakkan Integritas, Anggota Polres Sampang Diberhentikan Karena Desersi
KLIKJATIM.Com | Sampang – Kepolisian Resor (Polres) Sampang mengambil tindakan tegas terhadap salah satu anggotanya. Polres Sampang secara resmi melaksanakan P…