KLIKJATIM.Com | Surabaya - Menanggapi Pemerintah Pusat menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh provinsi Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) mendapatkan tanggapan anggota dewan.
[irp]
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz berpendapat, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB. Menurut dia, PSBB akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi, saat ini di Surabaya khususnya sudah mulai merangkak bangkit roda perekonomian.
“Tapi ketika nanti ada PSBB di Surabaya kita akan terpukul kembali ini yang kita sayangkan,” kata Mahfudz, Kamis (7/1/2021)
Dia mempertanyakan, alasan PSBB tidak diserahkan ke daerah masing masing dan harus pusat yang menentukan.
“Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah,” katanya.
Otonomi daerah, Sekretaris Komisi B ini menjelaskan, artinya desentralisasi bukan sentralistik. Ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi.
“Lah ini yang akan tidak membuat sehat, karena pusat tidak tahu persis keadaan daerah,” terangnya.
Mahfudz juga mengatakan, di Surabaya, sangat tidak siap diberlakukan PSBB, warga Surabaya sudah sangat cerdas. Yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan.
“Tidak perlu ada PSBB di Surabaya, yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, roda perekonomian jangan terus dibatasi, saat ini perekonomian sudah sedikit pulih, warga butuh stimulus untuk bangkit, dan bukan malah dipangkas otomatis habis.
“Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin?,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua Fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat.
“Saya sebagai wakit ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat,” pungkasnya. (bro)
Editor : Redaksi
