KLIKJATIM.Com | Surabaya - Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Surabaya tahun 2020 tak berdampak signifikan. Sebab dibandingkan Pilwali pada tahun 2015 kemarin ternyata tidak ada kenaikan. Bahkan angka golongan putihnya (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya masih lumayan tinggi, yaitu hampir separuh.
[irp]
Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilwali Kota Surabaya di tengah pandemi Covid-19 ini sebanyak 52%. Angka ini sama dengan jumlah partisipasi dalam Pilwali lima tahun lalu.
"Terkait tingginya angka golput, kita coba flash back dalam kondisi normal tanpa pandemi partisipasi di Kota Surabaya hanya 52 persen. Dan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi tingkat partisipasinya juga 52 persen," kata Syamsi, Kamis (17/12/2020).
Padahal, KPU sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat Surabaya agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Namun upaya tersebut masih tidak bisa meningkatkan partisipasi pemilih.
"Termasuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat merasa nyaman hadir di TPS. Namun faktanya partisipasi di tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding 2015," urainya.
Tak hanya menerapkan protokol kesehatan di TPS. Menurutnya, KPU juga melakukan sosialisasi secara konvensional dan juga sosialisasi kreatif.
"Partisipasi ditentukan banyak pihak, tetapi yang pasti upaya yang kami lakukan itu tidak hanya sekedar sosialisasi konvensional, sosialisasi-sosialisasi kreatif juga sudah kami lakukan. Namun faktanya harus kita terima bersama, bahwa tingkat partisipasi tahun 2020 ini tidak berubah secara signifikan dibanding 2015," tandasnya lagi.
Disinggung terkait faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih Warga Surabaya, KPU belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Hal ini harus dilakukan penelitian terkait rendahnya partisipasi pemilih.
"Saya tidak paham persis, karena itu harus dilakukan penelitian. Tapi yang pasti semua pihak, terutama teman-teman media sudah berpartisipasi mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih di TPS. Namun ya seperti ini yang harus kita hadapi, yang harus kita terima 52 persen," pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi
