Horee... Gaji Kades dan Perangkat di Gresik Tahun Depan Naik

Jumat, 28 Agu 2026 13:05 WIB

Ketua DPRD Gresik Dukung RUU Perampasan Aset, Tekankan Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum

[irp]

Ketua Badan Anggaran (Banggar) ex officio ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir mengatakan, kenaikan ADD di tetapkan sebesar Rp 12 miliar untuk siltap kades dan perangkat dan staf desa. Sebelumnya, dana bagi hasil (DBH) dalam APBD Gresik 2020 sempat berkurang akibat refocusing dari sebesar Rp 11,2 miliar  menjadi Rp 6,29 miliar atau minus 44,03 persen.

Begitu juga ADD yang semula sebesar Rp 122,7 miliar turun menjadi Rp 115,6 miliar atau minus Rp 7,09 miliar atau dihitung rata-rata alokasi per desa berkurang sebesar Rp 20 jutaan.

Diakui politisi PKB ini, kenaikan siltap kades dan perangkat desa tersebut belum maksimal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Seharusnya dalam rumus perhitungan siltap kades dan sekretaris desa, yakni 108 persen dari gaji PNS golongan II. Kalau PNS golongan II gajinya sekitar Rp 2 juta lebih, maka siltap kades dan sekdes semestinya dua kali lipatnya.

"Kita akan menuju ke arah situ. Di tahun 2021 nanti, siltap kades dan sekretaris desa sudah hampir menembus nominal Rp 4 juta perbulan,” tandas dia.

Selain kenaikan siltap kades dan sekretaris desa, DPRD Gresik juga sepakat untuk menaikkan alokasi anggaran bantuan operasional sekolah daerah (bosda) di APBD 2021 nanti.“Kita berikan tambahan kenaikan sebesar Rp 15 miliar. Rinciannya, bosda untuk sekolah dasar negeri (SDN) dan SMPN sebesar Rp 6 miliar. Sedangkan bosda untuk sekolah swasta sebesar Rp 9 miliar,” tukasnya.

Kenaikan tersebut untuk sekolah dasar sederajat sebesar Rp 25 ribu menjadi 30 ribu persiswa perbulan, sedangkan untuk SMP sederajat sebesar Rp 35 ribu persiswa perbulan. Dalam APBD Gresik tahun 2020, bosda untuk sekolah swasta yang telah dialokasikan sebesar Rp 108 miliar.

“Untuk rincian detail jumlah siswa dan sekolahnya, nanti akan dibedah komisi IV bersama Dinas Pendidikan ketika rapat pembahasan rancangan APBD 2021,” imbuh dia.

Minggu, 09 Agu 2026 22:26 WIB

Razia Penegakan Perda di Gresik Kerap Bocor, DPRD Minta Operasi Gabungan Digelar Serentak

Dalam KUA PPAS APBD 2021 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 3,2 triliun. Sedangkan belanja dialokasikan sebesar Rp 3,4 triliun. Dengan defisit sebesar Rp 151 miliar.

“Kita masih memberikan apresisasi karena pandemi covid-19 belum berakhir, tetapi proyeksi APBD Gresik 2021 tak terlalu anjlok,”tandas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad membenarkan kalau komisi yang dipimpin mengusulkan untuk menaikkan bosda di tahun 2021 nanti.

“Bukan hanya bosda untuk sekolah yang kita usulkan ada kenaikan, termasuk honor untuk tenaga lepas. Karena, ada tenaga lepas yang hanya menerima honor sebesar Rp 250 ribu perbulan,”pungkas dia.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto menambahkan, pihaknya sangat setuju dan mendukung adanya kenaikan siltap kades dan perangkat desa serta staf.  "Jadi di tahun 2021 insyaallah akan ada kenaikan," imbuhnya. (rtn)

Minggu, 02 Agu 2026 18:11 WIB

Komisi B DPRD Jatim Evaluasi Program Bongkar Ratoon Usai Petani Tebu Lamongan Keluhkan Gagal Panen

Editor : Redaksi