Ketua LP Ma’arif MWC NU se- Gresik Berkumpul, Sharing Kondisi Pendidikan di Gresik dengan Cabup Syahrul Munir

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Para Ketua LP Ma'arif NU dari MWC-MWC saat sharing dengan Syahrul Munir (Qomar/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdhatul Ulama (LP Ma’arif NU) dari seluruh Majelis Wakil Cabang NU (MWC NU) se – Kabupaten Gresik berkumpul dalam rangka sharing terkait kondisi pendidikan terkini di Kabupaten Gresik bersama Calon Bupati Gresik dari PKB, M Syahrul Munir, Kamis 13 Juni 2024 kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, para ketua LP Ma’arif NU tersebut menyampaikan berbagai permasalahan terkait dunia pendidikan di Gresik.

“Ini sharing yang pertama. Nanti akan lebih sering bertemu untuk lagi,” ujar Cabup M Syahrul Munir.

Salah satu keluhan yang disampaikan, terkait kesejahteraan Guru Swasta. Di mana pada era pemerintahan Bupati Gresik KH. Robbach Ma’shum, kebijakan dalam pendidikan berpihak kepada guru dan sekolah swasta yang berdampak pada kesejahteraan guru swasta di Gresik.

“Contohnya para guru mendapat perhatian melalui insentif hingga tunjangan hari raya (THR) yang mayoritas mengabdi di lembaga pendidikan dalam naungan LP Ma’arif NU. Saat ini, kesejahteraan guru swasta masih sangat kurang,” kata Syahrul.

Permasalahan lain, seperti bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) maupun Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) juga dikeluhkan. Sebab, Bosda yang berasal dari APBD Gresik tahun 2023 sempat tidak cair separuh. Padahal, Bosda sangat dibutuhkan oleh sekolah swasta.

“Begitu juga BPPDGS yang tidak merata bagi semua guru diniyah dan guru swasta. Bahkan, validasi datanya juga dipertanyakan oleh LP Ma’arif NU,” tandasnya.

Yang tak kalah penting, terkait manajemen dan pemenuhan tenaga pendidik di Kabupaten Gresik yang mumpuni.

Baca juga: Syahrul Daftar Calon Bupati Gresik ke Partai Demokrat, Ternyata Visi-misinya Cocok

Dalam sharing tersebut, ketua-ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik ada kesepahaman banyaknya permasalahan pendidikan di Kabupaten Gresik. Sehingga, penanganannya harus ada skala prioritas. Baik priorotas infrastruktur hingga kesejahteraan guru swasta.

“Karena guru merupakan penentu masa depan bangsa ini. Maka perlu mendapat perhatian serius,” ucapnya.

Ketua-ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik juga mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang berimbas pada disparitas atau kesenjangan sekolah negeri dan swasta.

“Kadang ada kewenangan dari pemerintah pusat antara Kemendikbud dan Kemenag yang menjadikan kesenjangan,” papar dia.

Masukan yang tak kalah penting yakni industri yang berkembang pesat sehingga ada imbas bagi pendidikan. Dimana siswa menjadi terlambat ke sekolah karena terjebak macet. Sebab, berbarengan dengan pekerja yang berangkat kerja. Sehingga, ada usulan regulasi khusus agar tak terjadi penumpukan yang berimbas ke dunia pendidikan.

“Ini masukan bagus yang kedepan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Karena, di beberapa daerah seperti Jakarta ada pengaturan agar tak berbenturan antara jam kerja dengan jam masuk sekolah. Termasuk, kita tuntaskan bersama angka putus sekolah. Makanya, kita bisa menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan dengan sering duduk bareng,” pungkas dia. (qom)