KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pada Selasa (26/8/2025) untuk mematangkan strategi transformasi layanan pertanahan.
Dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, rapat ini menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama untuk segera dibenahi.
Menteri Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang tidak lagi berbelit.
Baca Juga : Ribuan Warga Tulungagung Terima Sertipikat Elektronik PTSL 2025, BPN: Lebih Aman dan Praktis"Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan," ujarnya.
Dalam rapat ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional yang belum diperbarui sejak tahun 2010. Menurutnya, standar lama ini tidak lagi relevan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat.
"Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian," tegas Asnaedi.
Baca Juga : Pimpin Rapat Secara Maraton, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Akan Percepatan Target Program Strategis NasionalGagasan transformasi juga didukung oleh Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari perombakan struktur hingga pembentukan budaya kerja baru.
"Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia," jelasnya.
Rapat Pimpinan yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah di seluruh Indonesia secara daring.
Baca Juga : ATR/BPN Gresik Klarifikasi: Terdakwa Pemalsuan SHM Bukan Pegawai, Melainkan Juru Survey SwastaPertemuan ini menjadi ajang konsolidasi penting untuk memastikan agenda transformasi layanan berjalan serentak di semua satuan kerja di bawah Kementerian ATR/BPN. (yud)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi
