KLIKJATIM.Com | Gresik - Hingga kini hutang pembayaran proyek Pemkab Gresik kepada rekanan/kontraktor yang menggarap pekerjaan tahun anggaran 2023 masih belum dibayar, nilainya mencapai Rp142,5 miliar dengan 423 kontraktor.
Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menuturkan, berdasarkan kesepakatan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Gresik, pembayaran terhadap proyek yang sudah selesai di 2023 tersebut akan dilakukan selambatnya pada triwulan satu 2024.
"Kami berharap pada bulan Februari depan atau pada triwulan pertama tahun 2024 ini, bisa diselesaikan. Adanya hutang ini, imbas dari deficit (APBD Gresik tahun 2023-red) kemarin," tutur Abdullah Hamdi seusai rapat kerja bersama Dinas PUTR, Kamis 18 Januari 2024.
Dijelaskan, Dinas PUTR telah menyusun timeline pembayaran tersebut mulai dari pergeseran anggaran dan teknis lainnya, diupayakan Bulan Februari 2024 tuntas.
Dijelaskan Hamdi, pihak kontraktor atau rekanan sangat berat bila tunggakan proyek tersebut tak kunjung dibayar, karena mereka merogoh kocek untuk membayar pekerja dan membiayai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Baca juga: Segini Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir Sidayu Gresik, Sopir Dump Truk Wajib Tahu"Kami berharap dan mengupayakan supaya bisa segera dilunasi. Ini kan juga buat kemaslahat pekerja kontraktor," imbuh Hamdi.
Konsekuensinya, pekerjaan murni tahun yang dijadwalkan atau dianggarkan tahun 2024 belum bisa dikerjakan langsung di awal tahun.
"Karena memang menunggu pergeseran anggaran di Dinas PUTR," tukas Hamdi.
Terpisah, Kepala Dinas PUTR Pemkab Gresik Dhiannita Tri Astuti menjelaskan, pembayaran hutang pekerjaan kepada rekanan pada 2023 akan dialokasikan dari pegerseran anggaran Dinas PUTR.
Sementara untuk pekerjaan infrastruktur murni yang dianggarkan tahun 2024 menunggu pergeseran tuntas.
"(Dianggarkan) Pergeseran dari anggaran PUTR, (untuk anggaran pekerjaan murni 2024) nunggu pergeseran, belum dibahas di dewan, kalau sudah beres akan dirapatkan di dewan," tutur Dhiannita.
Perlu diketahui, rincian hutang daerah di DPUTR Gresik kepada ratusan kontraktor tersebut paling banyak di Bidang Bina Marga sebanyak 372 paket pekerjaan dengan total hutang sebesar Rp132, 1 miliar.
Kemudian, Bidang Sumber Daya Air (SDA) dengan 44 paket pekerjaan, total hutang Rp9,3 miliar. Selanjutnya, Bidang Tata Ruang ada 1 paket pekerjaan dengan total hutang Rp102 juta dan penunjang urusan pemerintahan seperti alat tulis kantor dan lainya sebanyak 6 paket dengan total hutang Rp972 juta. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
