Gresik, Sidoarjo dan Kota Pasuruan Belum Serahkan Usulan Upah Minimum

Reporter : Redaksi - klikjatim

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menunjukan usulan upah minimum dari sejumlah daerah.

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Sebanyak 28 daerah Kabupaten/Kota se Jawa timur telah menyetorkan besaran usulan upah minimum ke Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur. Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan tujuh daerah lainnya belum menyerahkan usulan besaran upah minimum.

“Untuk daerah yang belum semoga segera mengirimkan usalan agar besok  (13 November red)  bisa segera dirapatkan dewan pengupahan,” kata  Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo, di Surabaya (12/11/19)

Menurut Estu, rata-rata kenaikan UMK yang diusulkan daerah sesuai prediksi kenaikan UMK 8,51 persen, sesuai formula PP 78/2015 tentang Pengupahan.  Dari daftar seluruh usulan yang masuk, usulan UMK Wali Kota Surabaya tetap yang tertinggi sebesar Rp4.200.479,19.

Sedangkan yang terendah tetap Kabupaten Pacitan dengan besaran Rp1,9 juta. Usulan UMK Kota Surabaya ini sesuai prediksi kenaikan UMK 8,51 dengan formula PP Pengupahan, sedangkan Pacitan, kenaikan UMK-nya diusulkan lebih rendah Rp13.321 dari prediksi.

“Prinsip yang kami minta ke Tim Dewan Pengupahan, usulan kenaikan bupati/wali kota itu sesuai dengan aturan, yaitu kenaikannya 8,51 persen dari besaran UMK tahun ini,” terangnya.

Selain Surabaya, kepala daerah di kawasan ring 1 Jatim yang sudah mengusulkan besaran kenaikan UMK adalah Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Kabupaten Pasuruan.

Bupati Mojokerto mengusulkan kenaikan UMK-nya Rp4.179.787,17, Wali Kota Mojokerto mengusulkan Rp2.333.794,86, sedangkan Bupati Pasuruan Rp4.190.133,18.

Sesuai catatan Disnakertrans Jatim, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, dan Wali Kota Pasuruan belum menyerahkan usulan UMK-nya kepada Pemprov Jatim untuk ditetapkan oleh Gubernur. (nk/rtn)