KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Kabupaten Gresik memberikan sejumlah rekomendasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Gresik dibawah komando Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah.
Setidaknya, DPRD Gresik menyampaikan empat poin rekomendasi atas kinerja Pemkab tahun lalu, yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gresik tahun 2022, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, Sabtu (29/04/2023).
Wakil ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim menjabarkan, kalangan Dewan menyoroti rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman, untuk hal ini Dewan merekomendasikan Pemkab harus menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.
Kemudian harus menerapkan merit sistem, dalam arti menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas.
"Lalu memposisikan pengawasan oleh inspektorat harus diorientasikan untuk pembinaan, bukan justifikasi. Dan yang terakhir Mall Pelayanan Publik harus dipindahkan ke lokasi yang strategis, kalau perlu menyewa tempat yang baik agar mudah dijangkau masyarakat," ujar Nurhamim.
Baca juga: Komisi I DPRD Gresik Soroti Rasio Beban Kerja dan Jumlah Pegawai di Gresik yang Belum Jelas
Persoalan kedua, kata Nurhamim, Dewan memberikan perhatian kepada kondisi fiskal (APBD) daerah yang kinerjanya ngos-ngosan tahun lalu, terutama dari segi pendapatan.
Karena itu, Dewan mendorong Pemkab menggali pendapatan daerah yang belum maksimal dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha.
Kemudian perlu adanya inovasi atas perubahan data setelah pelaksanaan PTSL yang sehingga dapat diikuti dengan perubahan SPPT PBB sehingga target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan tercapai.
"Yang ketiga, BUMD harus memiliki business plan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa mendongkrak setoran pada pendapatan daerah," tutur Ketua DPD Golkar Gresik tersebut.
Rekomendasi selanjutnya (Ketiga), kaitannya dengan infrastruktur. Dewan menemukan data, ada ketertinggalan infrastruktur yang memerlukan perencanaan matang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang
"Jadi rekomendasi yang ketiga ini adalah mempercepat proses lelang pekerjaan infrastruktur, sehingga tidak terlambat. Dan juga alokasi anggaran infrastruktur harus disesuaikan dengan RPJMD," urai Nurhamim.
Rekomendasi yang keempat, kaitannya dengan Kesejahteraan masyarakat, Dewan mendesak Pemkab harus punya upaya yang nyata dan kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gresik, dengan memaksimalkan dana desa sebagai pemantik ekonomi desa.
Dewan juga menyampaikan, perlu membuat tim penyusun big data kependudukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
"Maksudnya perlu ada data pendamping disamping data-data yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan," imbuh Nurhamim.
Yang ketiga perlu evaluasi terhadap upaya mengatasi kelangkaan pupuk, yang menyulitkan petani dan petambak. Serta upaya pengentasan pengangguran belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD Gresik, dengan menginstruksikan Jajaran OPD yang terkait untuk melakukan perbaikan.
"Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Gresik merupakan catatan penting, dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik," kata Yani. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
