KLIKJATIM.Com | Gresik — Komunitas buruh di Kabupaten Gresik mendeklarasikan dukungan kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai calon Presiden di Pemilu 2024.
Deklarasi tersebut dipimpin kordinator buruh Siti Khosi'ah di Desa Katimoho Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Selasa (11/07/2023).
Dijelaskan, allasan dukungan tersebut salah satunya dilatarbelakangi minimnya keberpihakan aturan ketenagakerjaan kepada buruh, khususnya perempuan sehingga mudah ditekan.
Bahkan dieksploitasi secara seksual Seperti yang pernah ramai terjadi kasus pimpinan perusahaan outsourcing mengancam akan memutus atau tidak memperpanjang kontrak kerja bawahannya, khususnya perempuan, apabila menolak ajakan jalan atau menginap bersama (staycation).
"Gus Muhaimin sangat paham dengan permasalahan buruh. Makanya, kami mendeklarasikan dukungan agar Gus Muhaimin maju sebagai capres agar nasib buruh perempuan semakin baik," tutur Siti Khosi'ah dalam deklarasi.
Dijelaskan, sebenarnya pemerintah sudah punya regulasi perlindungan pekerja perempuan untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak- haknya.
Namun kenyataan di lapangan, masih banyak permasalahan terkait perburuhan. Misalkan, perusahaan belum membayar upah sesuai upah minimum regional (UMR), tak membayar tunjangan hari raya (THR) hingga tak mengikutkan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk metode alih daya yang membuat hak-hak buruh dihilangkan.
"Buruh pabrik mengharapkan ada perbaikan perlindungan atas hak-haknya secara maksimal. Untuk itu, perwakilan Komunitas Buruh Pabrik Gresik mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk maju sebagai calon presiden di pemihan presiden (Pilpres) 2024," sambung Khosi'ah.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Bojonegoro Rayakan May Day atau Hari Buruh Internasional di KantorSelain itu, sistem alih daya dalam metode outsourcing yang sudah lama digunakan dalam sistem ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, kata dia, juga merugikan buruh.
Tak hanya itu, dia mendesak agar pengawasan juga perlu fokus terhadap pemberi kerja, dan memastikan setiap perusahaan menegakkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan benar.
"Supaya buruh perempuan tidak menjadi korban ekpolitasi secara seksual juga," imbuh Khosi'ah.
Pihaknya berharap ketika Gus Muhaimin menjadi presiden maka seluruh pihak harus mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Termasuk, komitemn pemerintah, pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga masyarakat luas.
Diakui, pemerintah telah membuat regulasi perlindungan terhadap pekerja perempuan dengan melaksanakan tiga aspek kebijakan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.
Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan.
Serta kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja.
Pihaknya sepakat dengan pemerintah terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian bersama. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
