KLIKJATIM.Com I Pasuruan – Petani di Kabupaten Pasuruan kini kalang kabut. Mereka sangat membutuhkan pupuk bersubsidi yang hanya bisa diperoleh dengan kartu tani. Kenyataannya, bank BNI yang ditunjuk sebagai penyalur subsidi belum siap dengan sistemnya. Atas persoalan ini para petani mengadu ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
[irp]
Baca juga: Ketua DPRD Pasuruan Siap Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Kasus Pokir
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono mengaku mendapat keluhan dari para petani di wilayah Purwodadi dan Tutur. Saat ini petani dalam kondisi kebingunan untuk menebus pupuk bersubsidi.
"Kita akan bawah dan kawal persoalan ini ke pusat (Kementan)," tegas Joko Chayono saat dikonfirmasi via telpon selulernya, Jumat (11/9/2020) sore.
Baca juga: Soal SKCK Keliru, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Minta PN dan Polres Lebih Teliti
[irp]
Politisi Partai NasDem mengatakan mendukung adanya program tersebut. Hanya saja perlu persiapan yang matang. Sesuai dengan kondisi di bawah. Sebaliknya Pemkab Pasuruan kurang tanggap melihat persoalan ini. "Kalau kondisi terus berlarut-larut, para petani akan mengalami gagal panen," tambahnya.
Baca juga: Soal Kasus Dana CSR Desa Pandaean Pasuruan, Begini Kata Dewan dan Inspektorat
[irp]
Untuk mendapat jatah pupuk subsidi, para petani harus melalui mekanisme, regulasi, jelimet. Dengan mendapatkan kartu tani para petani baru mendapat jatah pupuk subsidi. Hanya saja petani yang sudah memiliki kartu tani tidak bisa menebus pupuk, karena sistem di BNI belum ready.Ketatnya, regulasi, membuat kios pupuk tidak berani menangani pembelian pupuk dari petani. (rtn)
Editor : Redaksi