KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Laporan Anang Suhari kepada tiga dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan, terkait kasus dugaan perselingkuhan istrinya dengan seorang perawat belum ada perkembangan signifikan sampai sekarang. Tak heran, dia pun menilai kinerja para perangkat daerah tersebut lemot dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan istrinya.
Dan Anang terpaksa harus menempuh jalan lain dengan melaporkan ketiga dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan kepada DPRD setempat, Jumat (10/7/2020). Yaitu Dinas Kesehatan, BKPPD dan Inspektorat.
Baca juga: Alun-Alun Pacitan Bergemuruh, Konsumen Setia Honda Boyong Hadiah Motor dalam Pengundian UKH
[irp]
"Sudah setahun saya melaporkan kasus ini. Namun belum ada perkembangan," kata Anang yang merupakan dokter gigi asal Sidoarjo itu.
Terbukti sampai saat ini pria idaman lain (PIL) berinisial A yang diduga merupakan selingkuhan istrinya belum juga disanksi tegas. Hanya diberi sanksi ringan berupa pemindahan tempat tugas sebagai perawat di RSUD Grati.
Baca juga: Siswa TSM Honda Binaan MPM Sapu Bersih Podium LKS Jatim 2026: Wujud Nyata Sinergi Bagi Negeri
Padahal, laki-laki tersebut sebagai biang perusak rumah tangga orang. Anang mengaku sangat kecewa dengan kinerja dinas-dinas yang dilaporinya itu. "Harus diberhentikan dengan tidak hormat (pecat, red). Apalagi dia (PIL,red) hanya sebagai pegawai honorer, tapi kenapa kok dinas kesehatan masih saja mempertahankannya," ujar Anang heran.
[irp]
"Apapun perbuatan istri saya, dia tetap sebagai ibu dari anak-anak saya. Dan saya menerima dengan lapang dada kalau pun istri saya dipecat sebagai ASN," lanjutnya.
Baca juga: Kejutan Awal Tahun: Konsumen Trenggalek Raih Honda PCX160 dalam Pengundian Program UKH
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah menegaskan, sudah memanggil kedua belah pihak yang diduga terlibat dalam skandal perselingkuhan. Adapun mengenai perpanjang kontrak kerja PIL yang berstatus honorer masih ditangani Inspektorat dan BKPPD.
"Jadi kami menunggu hasil proses tersebut. Kalau pun sanksi dipecat otomatis Dinas Kesehatan tidak memperpanjang kontrak kerjanya," pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi