KLIKJATIM.Com | Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memberikan anggaran untuk kampung tangguh sebagai dana stimulan. Nilainya Rp 3,5 juta setiap wilayah atau kampung tangguh.
Hal ini dinilai cukup positif oleh anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Pihaknya mengaku sangat setuju, bahkan besaran dananya (stimulan) disarankan bisa lebih besar yaitu 5 juta per kampung tangguh.
Yang terpenting lagi, Pemkot Surabaya diharapkan bukan pemberian harapan palsu (PHP). "Jangan jadi wacana saja. Takutnya seperti mobil PCR dulu," ujar Fathoni, saat ditemui di gedung DPRD, Kamis (9/7/2020) sore.
[irp]
Menurutnya, alokasi dana untuk kampung tangguh ini bisa diambilkan dari biaya tidak terduga senilai Rp 12 miliar. Atau dari dana refocusing.
Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim
"Bisa diambil dari sisa refocusing Rp 164 miliar. Karena sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2020, kepala daerah memiliki keleluasaan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya," ucapnya.
Lebih lanjut, politisi partai Golkar ini juga meminta Pemkot harus menghitung total biaya kampung tangguh sampai 6 bulan ke depan. Sebab pandemi Covid-19 diperkirakan baru melandai pada akhir Desember mendatang.
[irp]
Baca juga: Pemkot Surabaya Dukung Penguatan Ekosistem Investasi Melalui Inovasi Digital
"Kampung tangguh itu kan anggarannya kecil, tapi partisipasi masyarakatnya besar. Dari pada mengotak-atik perwali tentang RHU misalnya, itu kan kebijakan yang mencari-cari. Tidak berpijak pada penanganan Covid," paparnya.
Bagi Thoni, suntikan dana stimulan itu dirasa cukup untuk setiap kampung tangguh. Karena itu Pemkot Surabaya didesak harus benar-benar merealisaikannya. (nul)
Editor : Redaksi