KLIKJATIM.Com | Gresik – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Gresik meminta Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya mengejar serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Setiap belanja yang direalisasikan harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum terhadap Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (7/9/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Dimaz Fahturachman, mengatakan perubahan APBD harus menjadi momentum untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi riil daerah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut mencakup kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja, hingga perkembangan pelaksanaan program pembangunan selama semester pertama 2026.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mencermati struktur anggaran perubahan yang menempatkan pendapatan daerah sekitar Rp3,161 triliun. Sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp3,606 triliun.
“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka, tetapi merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian dan memperbaiki kualitas pembangunan,” demikian poin pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Dari sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Gresik untuk terus mencari ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai masih perlu diperkuat.
Namun, peningkatan PAD diingatkan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kondisi masyarakat maupun dunia usaha.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim investasi dan kemudahan pelayanan,” kata Dimaz.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, peningkatan PAD idealnya berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang semakin baik. Kebijakan pendapatan jangan sampai justru menjadi beban bagi masyarakat atau menghambat aktivitas investasi di Gresik.
Baca juga: Wongso Naik ke Pimpinan DPRD Gresik, Kursi Ketua Komisi II Tetap Jadi Jatah Golkar
Sementara dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, rehabilitasi ruang kelas atau sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), penerangan jalan umum (PJU), hingga rehabilitasi fasilitas kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif.
Terlebih, waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran segera direalisasikan sesuai target.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar ukuran keberhasilan belanja tidak berhenti pada tingginya angka serapan anggaran.
Menurut mereka, anggaran yang terserap harus benar-benar menghasilkan program dan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan kata lain, percepatan belanja tetap harus dibarengi dengan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, serta efektivitas pelaksanaan program.
“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka,” menjadi salah satu penekanan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.
Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya menyatakan siap melanjutkan pembahasan Rancangan P-APBD 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan seluruh fraksi DPRD.
Dimaz menegaskan pembahasan akan dilakukan secara konstruktif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama.
“Fraksi PDI Perjuangan siap membahas Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2026 secara konstruktif bersama Pemerintah Daerah dan seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar