KLIKJATIM.Com | Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah masif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Verifikasi dan Validasi (Verval) data secara massal. Sebanyak 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) diterjunkan langsung ke lapangan mulai 18 hingga 24 April 2026 untuk menyisir keakuratan data sekitar 97 ribu warga yang masuk dalam kategori Desil 1.
Langkah strategis ini dirancang untuk menyelaraskan data birokrasi dengan kondisi riil di masyarakat. Menariknya, setiap ASN ditugaskan melakukan verifikasi lintas wilayah—seringkali di luar domisili mereka—guna menjaga objektivitas dan meminimalkan potensi konflik kepentingan akibat kedekatan personal.
Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual di FH UNEJ Picu Aksi Mahasiswa, Kampus Pastikan Proses Satgas PPKS Berjalan
Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, keterlibatan ASN sebagai agen pemerintah sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial di masa depan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
“Adanya verval massal itu untuk melanggengkan dan mendukung program pemerintah, memastikan data kemiskinan di masyarakat secara valid. Ini bagian dari tugas ASN sebagai agen pemerintah,” ujar Fatmawati melalui sambungan telepon, Minggu (19/4) malam.
Legislator dari Partai NasDem ini menegaskan bahwa validasi lapangan adalah kunci agar tidak terjadi salah sasaran dalam pengelompokan kategori kemiskinan.
"Jangan sampai seseorang masuk kategori Desil 1, tetapi saat dicek ternyata tergolong mampu," tambahnya.
Baca juga: Bocah 11 Tahun di Kaliwates Jember Tewas Tersengat Kabel Listrik Saat Kejar Layangan Putus
Meski mengapresiasi semangat para ASN, Fatmawati juga menyoroti berbagai kendala yang muncul di lapangan. Informasi di media sosial mengenai ASN yang harus menempuh jarak ekstrem, akses lokasi yang sulit, hingga adanya insiden kecelakaan saat bertugas, menjadi perhatian serius bagi DPRD.
Fatmawati menyatakan rasa prihatinnya dan berjanji akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi bersama dinas terkait agar pelaksanaan di masa mendatang memiliki teknis yang lebih aman bagi petugas.
“Saya merasa prihatin dengan hal tersebut. Perjuangan para ASN ini adalah untuk kemakmuran masyarakat Jember. Namun, seperti yang saya sampaikan, akan kami evaluasi terkait teknis tertentu agar tidak sampai terjadi kendala fisik maupun kecelakaan di jalan,” tegasnya.
Baca juga: Pastikan Kualitas Infrastruktur Desa, Wabup Bojonegoro Sidak Empat Proyek BKKD
Program yang dilakukan secara fleksibel di luar jam kerja formal ini diharapkan tidak hanya menghasilkan basis data yang akurat, tetapi juga mengasah empati dan sensitivitas sosial para ASN. Dengan melihat langsung keragaman persoalan sosial di berbagai kecamatan, pelayanan publik di Jember diharapkan menjadi lebih humanis.
Data hasil pembaruan ini nantinya akan menjadi fondasi utama bagi Pemkab Jember dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Jember.
Editor : Fatih