KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan delegasi penting dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Surabaya pada Rabu, (29/10).
Pertemuan ini fokus pada tindak lanjut dan monitoring pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan yang telah diteruskan kepada Presiden RI.
Baca juga: Distribusi MBG Sumenep Selama Libur Semester Dinilai Tak Merata, Koordinasi SPPG Jadi Sorotan
Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, menyambut Tim Khusus Kemensetneg yang dipimpin oleh Yane Widayanti, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum, Peradilan, HAM, Korupsi, dan Kewaspadaan Nasional Kemensetneg.
Turut hadir pula Wakil Ketua Pokja Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Laksana/Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Penyalahgunaan Wewenang serta Analis Kebijakan Pertama dari Kemensetneg.
Ketua Pokja Hukum Kemensetneg, Yane Widayanti, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan spesifik untuk memastikan penanganan aduan masyarakat berjalan efektif, terutama yang masuk dalam ranah kewenangan Pokja-nya.
"Kunjungan kami di Jawa Timur ini adalah untuk menindaklanjuti dan membahas secara komprehensif beberapa pengaduan yang telah diteruskan kepada bidang kami, memastikan penanganan sengketa pertanahan ini berjalan efektif," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil BPN Jatim, Asep Heri, menegaskan komitmen institusinya untuk bekerja sama maksimal dengan Kemensetneg dalam menyelesaikan setiap aduan, khususnya demi menjaga hak-hak masyarakat.
Asep Heri juga menyoroti tantangan dalam menghadapi dinamika aspirasi masyarakat di era digital.
Baca juga: Rapimda Pemuda Muhammadiyah, Pak Yes: Lahirkan Tokoh Perubahan dari Lamongan
"Kita harus sama-sama menyadari perkembangan dinamika di masyarakat, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasinya melalui media apapun. Jadi kita harus sangat selektif, jangan sampai ada perbedaan yang membuat simpang siur,” tegasnya.
Rapat monitoring ini difokuskan untuk mencari solusi tuntas atas isu-isu yang diadukan. Untuk memaksimalkan pembahasan, perwakilan dari sejumlah Kantor Pertanahan di Jatim yang wilayahnya menjadi fokus pengaduan turut hadir, di antaranya Kantah Kota Surabaya II, Kantah Kabupaten Malang, Kantah Banyuwangi, Kantah Kabupaten Kediri, dan Lumajang.
Editor : Fatih