KLIKJATIM.Com, Sumenep - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Darul Hasyim Fath, kembali memperlihatkan keseriusannya dalam memperjuangkan ketersediaan listrik yang layak di wilayah Kepulauan Masalembu.
Baca juga: Stok Menipis, Harga Cabai di Sumenep Melonjak Tajam Saat Musim Hujan
Pada Kamis (19/6/2025) siang, Darul mendatangi langsung kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, didampingi sejumlah kepala desa dan perangkat dari daerah tersebut.
Kunjungan ini merupakan upaya penyampaian aspirasi warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang selama ini mengalami keterbatasan akses listrik.
“Kami datang bersama para kepala desa agar harapan masyarakat untuk menikmati listrik tanpa gangguan bisa segera diwujudkan,” ucap Darul dalam pernyataan resminya pada Klikjatim, Minggu (22/6).
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti kondisi di dua desa di Masalembu, yaitu Desa Masalima dan Sukajeruk, yang hingga kini masih mengalami krisis listrik. Pemadaman hampir terjadi setiap hari, menyebabkan aktivitas warga terganggu.
Sebagai tokoh asal Sumenep, Darul mendesak pihak PLN agar percepatan elektrifikasi di wilayah itu menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya listrik dalam menunjang kehidupan masyarakat di kepulauan kecil.
Baca juga: Pesilat Muda Sumenep Persembahkan Perak untuk Jawa Timur di Popnas Jakarta
Menanggapi hal itu, Kemas Abdul Gaffur, Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jatim menjelaskan bahwa wilayah kepulauan, termasuk Masalembu, telah terdaftar dalam program Listrik Desa (Lisdes) PLN dengan target penyalaan pada tahun 2026.
Namun, ia menambahkan bahwa realisasi program tersebut masih bergantung pada proses pengesahan Penetapan Modal Negara (PMN).
“Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang seharusnya dimulai sejak 2023 masih tertunda. Masalahnya terletak pada legalitas kepemilikan lahan di Desa Masalima,” terang Kemas.
Untuk menyelesaikan kendala tersebut, lanjutnya, PLN tengah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kejaksaan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah lahan yang menjadi hambatan utama proyek PLTS.
“PLN berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para tokoh masyarakat demi kelancaran proyek elektrifikasi di kawasan kepulauan,” pungkasnya. (ris)
Editor : Hendra